POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/7).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati/Wali Kota seSulsel sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota membahas perencanaan maupun program penganggulangam kemiskinan serta membicarakan persoalan kemiskinan di Sulsel dan isu-isu terkait kemiskinan.
Rakor ini mengangkat tema “Pemanfaatan Satu Data (Basis Data Terpadu) dalam Penanganan Program Penanggulangan Kemiskinan”.
“Kita rapat, jika ada isu-isu yang mau diangkat di tingkat nasional, itu posisinya, jadi tidak terlalu lama karena hanya koordinasi sinkronisasi dan pemantauan saja,” sebutnya.
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran Data dan Indikator menjadi faktor yang sangat penting.
Penguatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu baik ditingkat Provinsi maupun di daerah dalam berbagai pelaksanaan program penanganan kemiskinan, serta kejelasan metode/mekanisme yang akan digunakan dari pemerintah pusat dalam upaya pemutakhiran keberlanjutan data tersebut.
Gambaran umum tentang kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan, dimana capaian Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 9,06 persen ini berada dibawah rata-rata nasional sebesar 9,82 persen. Capaian tersebut menempatkan Sulsel berada pada urutan ke-17 tingkat kemiskinan terendah secara nasional dari 33 provinsi di Sulsel.
Angka kemiskinan juga menurun dari 813.070 (9,38 persen) penduduk menjadi 729.630 (9,06) persen. Sedangkan pengangguran meningkat dari 190.440 (4,77 persen) orang menjadi 224.890 (5,39 persen) orang.
“Turun 0,1 persen saja sudah susah karena menyangkut ribuan orang. Insya Allah Gubernur baru akan mempercepat penurunan kemiskinan karena Provinsi Sulsel adalah provinsi model,” sebutnya.
Sementara, data Badan Pusat Stattistik (BPS) untuk indikator strategis Provinsi Sulsel, untuk pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 7,23 persen pada Maret 2017 menjadi 7,41 persen pada Maret 2018 atau naik sebanyak 0,18 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman, mengatakan, rapat ini sebagai optimalisasi penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
“Ini untuk membahas peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan dan berbagai program pemerintah secara sistematis, terencana dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesejateraan rakyat,” paparnya.
Adapun, nara sumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI dengan materi “Sosialisasi Sistem Perencanaan Pengangguran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)”,Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi “Pemanfaatan Data Terpadu sebagai Rujukan dalam Penanganan Program Penanggulangan Kemiskinan”, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Makassar dan TKPK Kabupaten Bantaeng dengan materi “Succes Story Kabupaten/kota dalam Penanganan Program Penanggulangan Kemiskinan”.
Terkait pemanfaatan Basis Data Terpadu, Ia melaporkan bahwa data tersebut telah diterima oleh seluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan menindaklanjuti hal tersebut TKPK Provinsi Sulsel telah membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada OPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota.
Adapun beberapa poin penting dari surat edaran tersebut: Memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) By Name By Adress sebagai dasar perencanaan program kegiatan, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan dengan berkoordinasi kepada TKPK Provinsi Sulsel dan Kabupaten/kota terkait informasi data tersebut; Perlunya Kabupaten/Kota membangun mekanisme pendataan dan pemutakhiran basis data program penanggulangan kemiskinan yang lebih dinamis dan efisien. (rilis/pojoksulsel)
