POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Pj Sekprov Sulsel Tautoto Tanaranggina menyebutkan, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik seringkali bermasalah.
Permasalahan DAK ini sudah mulai bermasalah sejak pada perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi pelaporan DAK.
Pada proses perencanaan dan penganggaran DAK, kata Tautoto, selau tidak singkorong dengan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, pemerintah pusat atau kementerian terkait selalu terlambat memberikan petunjuk teknis.
Sehingga, masalah yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah terlambatnya pencairan DAK, yang tentunya perealisasiannya pun akan ikut terlambat dari jadwal.
“Perencanaan alokasi DAK pun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegas Tautoto saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa Semester I Tahun 2018, Selasa (17/7/2018).
Menurut Tautoto, kurangnya koordinasi saat pemantauan maupun saat evaluasi, sering menjadi masalah pada pengalokasian DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Akibatnya, rawan terjadi penyimpangan.
Tidak hanya itu, Tauototo juga menyampaikan masalah pada keterlambatan pemerintah daerah memasukkan laporam realisasi DAK kepada tingkat provinsi. Sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan ke pusat.
(muh fadly/pojoksulsel)
