POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – menarik perhatian publik bukan hanya karena kotak kosong mengalahkan calon tunggal pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi – Cicu) berdasar quick count. Namun, juga lantaran ada dugaan kecurangan di sana.
Kabar terbaru menyangkut sikap penyelenggara Pilwalkot di Kecamatan Tamalate yang menutup akses pengawasan, yang berlanjut hingga Sabtu (30/6).
Selain media yang sempat dilarang masuk, pemantau independen pun bernasib sama. Bahkan pemantau yang terdaftar di KPU Sulsel juga dilarang.
“Masyarakat patut waspada terhadap segala upaya-upaya yang bisa mencederai demokrasi,” sesal Salma Tadjang, Koordinator Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP).
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalate menggelar rekapitulasi tingkat kecamatan sejak Jumat, 29 Juni. Namun, mereka menutup akses terhadap pengawasan dari masyarakat.
“Sejumlah PPK di Kota Makassar tidak memperbolehkan pemantau kami untuk melakukan pemantauan proses rekpitulasi,” imbuh Salma.
Tak hanya di Tamalate, namun juga di Kecamatan Panakukang, Biringkanaya, Rappocini, Tamalanrea, dan Ujung Tanah. Alasan PPK, LSKP tidak ada dalam list yang dikeluarkan KPU Makassar.
Padahal, kata Salma, pemantau LSKP memperlihatkan ID Card dan sertifikat pemantau yang keluarkan oleh KPU Sulsel.
“Kami memang tidak mendaftar langsung ke KPU Kota Makassar, karena kami sudah terdaftar di KPU Sulsel,” sesal Salma lagi.
Seharusnya, lanjut dia, penyelengggara di tingkat provinsi berkoordinasi dengan penyelenggara di kabupaten/kota. Mengizinkan pemantauan jalannya demokrasi dari lembaga pemantau yang telah diakreditasi.
Id card resmi pemantau malah telah distempel basah oleh KPU Sulsel. Sejatinya, itu menjadi legalitas dalam melakukan pemantauan pilkada di semua level.
“Yang mengherankan kami, hanya Kota Makassar yang tidak memperbolehkan. Kabupaten lain tidak ada masalah,” beber Salma.
(jpnn/pojoksulsel)
