POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Pimpinan DPRD Parepare, mengingatkan penyelenggara Pemilu terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berhati-hati menggunakan uang rakyat.
“KPUD harus hati-hati, dana yang mereka kelola itu juga kan uang rakyat,” kata Wakil Ketua II DPRD Parepare, Andi Firdaus Djollong. Selasa (8/5/2018).
Hal itu diungkapkan Firdaus menyusul pemberitaan adanya penilaian sejumlah pihak yang menuding KPUD Parepare melakukan pemborosan anggaran sehingga rawan terjadi markup.
Anggota DPRD Parepare Minhajuddin Ahmad justru akan melakukan kewenangannya meminta transparansi anggaran KPU.
“Karena ini dana APBD, Fraksi Golkar akan mempertanyakan seluruh anggaran KPU,” ingat Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Parepare ini.
Dugaan Minhajuddin terjadi pemborosan anggaran yang dilakukan KPU Parepare, yakni pada saat pelaksanaan debat kandidat Paslon, yang di Gelar di Makassar 7 Mey 2018, Kemarin.
Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah yang sebelumnya dihubungi terkait hal itu membantah.
Dia hanya menjawab penggunaan anggaran tetap sama, tidak ada pemborosan.
“Anggaran sama. Sebab tidak melihat jumlah peserta,” kata Nur Nahdiyah.
(haerul amran/pojoksulsel)
