TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) senilai Rp 7,72 triliun untuk 2019. Angka tersebut naik sekitar 26 persen dibandingkan dengan anggaran DPR pada 2018, yang hanya sebesar Rp 5,7 triliun.
Usulan tersebut pun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak kenaikan anggaran tersebut karena menilai kinerja DPR belum baik tapi terus meminta kenaikan anggaran.
“Kami konsisten menolak kenaikan anggaran ini,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto pada Ahad, 15 April 2018.
FITRA mencatat, pada 2017, DPR hanya mampu mengesahkan lima undang-undang (di luar RUU kumulatif terbuka), dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang mencapai 53 RUU. Dengan pencapaian seperti itu, DPR justru meminta kenaikan anggaran. “Hal tersebut tidak sesuai dengan kinerja DPR,” kata Yenny.
Usulan kenaikan anggaran juga bukan pertama kalinya terjadi. Yenny mengatakan, pada 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018, DPR juga mengusulkan penambahan gedung baru. “Bahkan di tahun 2009 DPR RI tidak malu menambahkan fasilitas mewah berupa gym dan kolam renang,” ujarnya.
Kali ini, DPR meminta kenaikan anggaran, salah satunya untuk pembiayaan penataan Kompleks Parlemen berupa pembuatan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi. Nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp 640,86 miliar dari total Rp 7,72 triliun.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan pembangunan gedung baru kembali diusulkan karena masih menjadi program prioritas lembaganya. “Kami menganggap usul ini sebagai prioritas. Bila ada ruang fiskal yang cukup, seharusnya tidak ada masalah di lembaga eksekutif untuk menyetujui,” katanya.
Adapun rincian anggaran Rp 640,86 miliar tersebut terdiri atas dua program, yakni untuk pembangunan gedung kantor baru yang dilengkapi poliklinik sebesar Rp 359,27 juta dan Alun-alun Demokrasi Rp 281,58 juta. Bila disetujui Kementerian Keuangan, tahun depan menjadi tahun kedua anggaran gedung baru disetujui pemerintah. Tahun ini Dewan telah mendapat persetujuan alokasi Rp 601 miliar untuk dua proyek besar tersebut dari Kementerian.
Pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi memang akan dilakukan bertahap selama empat tahun. Anggaran juga diberikan secara bertahap. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2,8 triliun, terdiri atas Rp 1,6 triliun untuk pembangunan gedung baru Dewan dan Rp 1,2 triliun untuk Alun-alun Demokrasi.
Adapun rencana pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi telah dikemukakan Dewan sejak 2006. Alun-alun ini akan berada di sisi kiri Kompleks Parlemen, yang saat ini menjadi lokasi parkir. Dewan mencontohkan alun-alun seperti halaman Capitol Hill di Washington, DC, Amerika Serikat, dan Hyde Park di London, Inggris. Area demo di depan pagar DPR saat ini dianggap mengganggu lalu lintas karena mepet dengan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Selain karena persoalan kinerja, Yenny menilai rencana pembangunan ini tak patut lantaran tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Pada tahun ini digelar pemilihan kepala daerah serentak, sedangkan tahun depan dilaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. “Ini waktu yang berisiko untuk melakukan pembangunan berskala besar di DPR,” katanya.
