POJOKSULSEL.com, LUWU TIMUR – Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat itu dibahas pula peningkatan fungsi dan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) sebagai sektor terdepan dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam rakor itu, Irwan Bachri Syam didampingi Kepala Bapelitbangda, H. Abrinsyah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sukarti. Sementara rakor itu dibuka langsung Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Makassar, Kamis (26/07/2018).
Rapat koordinasi TKPK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ini, menghadirkan Sigit sebagai Pemateri dari Bappenas dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ilham A. Gazaling, M. Si. yang diikuti Wakil Walikota/Wakil Bupati, Kepala Bappeda dan Kadis Sosial se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Soni mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan keseriusan dan harus berkelanjutan. Itulah mengapa posisi Ketua TKPK itu di jabat Wakil Walikota/Wakil Bupati. Hal ini bertujuan agar para wakil bisa fokus untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan diwilayahnya, mengingat tugas Bupati juga cukup padat. Namun harus tetap dilaporkan hasilnya kepada Bupati.
Lanjut Soni, penanganan kemiskinan itu bukan hanya tugas Dinas Sosial semata, tapi tugas semua sektor. Ia juga menjelaskan penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, melainkan berasal dari akan masalah yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yakni kesehatan dan pendidikan.
“Penanganan kemiskinan harus sejalan dengan program kesehatan dan pendidikan. Tidak mungkin mengatasi kemiskinan jika sektor kesehatan dan pendidikan masyarakat tidak ikut di benahi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam usai mengikuti rakor tersebut, mengingatkan akan pentingnya data terkait kemiskinan. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan efektif tanpa didukung data yang falid dilapangan.
(tommy setiawan/ pemkab/ pojoksulsel)
