POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Animo masyarakat dalam momentum Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 terbilang tinggi. Tak terkecuali di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Ini terlihat dari deretan para Bakal Calon Legislatif Sulsel. Tak hanya yang berlatar belakang Politisi dan Pemerintahan, tapi pengusaha, serta Pejabat Institusi Pendidikan juga tak mau ketinggalan.
Salah satunya yakni Ketua Yayasan Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, H Haruna. Ia merupakan Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 1.
“Iye betul, Dapil 1 PKB Sulsel DPR RI Dapil 1 yakni H. Haruna, Ramzah Tabraman, Abd Rahman Halid,” ungkap Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad saat dikonfirmasi perihal majunya Ketua Yayasan UIT di Pileg 2019 melalui pesan Whats Ap, Rabu (18/7/2018).
Sikap H Haruna yang ingin bertarung di Pileg 2019 ini menuai kontroversi, sebab, saat ini, sejumlah permasalahan masih menderai kampus UIT.
Adalah persoalan Gaji karywan Dosen di UIT. Permasalahan Gaji Dosen ini telah sampai ke proses penanganan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulawesi Selatan. Para Dosen mengadukan permasalahan upah.
Setidaknya, terdapat 4 poin penting dalam aduan Dosen UIT ke Disnaker Provinsi, diantaranya gaji dosen tetap yang dibayar di bawah standar UMK (Upah Minimum Kota) Makassar, BPJS tidak pernah terbayarkan.
Kemudian THR tidak sesuai. Terakhir gaji sering terlambat dibayar hingga berbulan-bulan.
“Saya melaporkan itu bukan atas nama pribadi, tapi nama serikat dosen UIT yang menuntut upahnya,” kata Zulkifli, salah seorang dosen di UIT belum lama ini.
Dikarenakan permasalahan itu, sampai hari ini, Kampus UIT masih berstatus Kampus Binaan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX.
“Tapi memang (di UIT) yayasan tidak membayar (gaji) dosen,” kata Ketua Kopertis Wilayah IX, Prof Jasruddin.
“Tapi kami terus berupaya mendorong yayasan agar membayar itu. Mereka (dosen) adalah kelompok intelektual yang harus diberi penghargaan yang layak, mereka sudah bekerja mencerdaskan anak bangsa. Jadi kenapa mereka tidak dibayar,” sambung Prof Jasruddin.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak Ketua Yayasan Universitas Indonesia Timur.
(pojoksulsel)
