JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan melakukan evaluasi soal pengelolaan rumah tahanan negara (rutan) untuk mencegah terjadinya segala jenis pelanggaran dan perilaku korupsi.
“Kami berencana memang kemudian akan berdiskusi dengan otoritas yaitu Dirjen PAS untuk kemudian mengevaluasi bagaimana sesungguhnya tata kelola dan juga perbaikannya ke depan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK dikutip dari antara, Jakarta, Jumat malam.
Ghufron mengungkapkan evaluasi akan dilakukan bersama instansi terkait karena banyak petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari instansi yang mempunyai otoritas untuk mengelola rutan.
Dia juga mengatakan perkara dugaan pungutan liar di Rutan Cabang KPK bisa menjadi contoh agar tidak ada kejadian serupa di rutan dan lapas di seluruh Indonesia.
