HERALDMAKASSAR – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani terus berkomitmen untuk memutus mata rantai para sindikat mafia PMI ilegal dengan menguatkan sinergitas dari berbagai pihak.
Hal itu disampaikan Benny saat memberikan sambutan dalam diskusi publik bertema “Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan PMI”. yang berlangsung di Hotel The Rindra Kota Makassar, 25-27 Januari 2024.
Diskusi tersebut bertujuan untuk menguatkan sinergi kelembagaan, peran dan fungsi kementrian serta unsur masyarakat adanya persamaan persepsi diantara penegak hukum dalam melawan sindikat penempatan PMI ilegal.
Dalam diskusi ini juga BP2MI menghadirkan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan yang diikuti via zoom meeting serta jajaran Forkopimda Sulsel.
Karena itu, BP2MI mengajak peran serta pemerintah daerah bersama legislatif dan unsur forkopimda untuk turut serta mengawal proses pembentukan satgas pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI.
“Para sindikat mafia pekerja migran ini terus merajalela, artinya negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja dari segi oknum yang memanfaatkan kejatahan kemanusiaan di luar negeri,” ujarnya.
Menurut Benny, negara harus hadir dalam misi kemanusiaan untuk menjaga para pekerja migran Indonesia agar mendapatkan perhatian serius serta jaminan akses dan kesejahteraan di luar negeri bisa terbantu.
“Sangat miris dari data kita ada sekitar 2 sampai 3 orang saudara kita yang dipulangkan ke Indonesia setiap hari dalam keadaan meninggal dunia,” ungkapnya.
Kendati demikian, kata Benny, melalui BP2MI negara akan mengambil posisi tegasnya membela PMI yang terus-menerus disandera oleh para sindikat mafia penempatan yang non-prosedural.
“Kita tidak boleh membiarkan kejahatan kemanusiaan ini terus-menerus melakukan hukum positif dari para sindikat berpesta pora dengan memperdagangkan anak-anak bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham sangat mendukung adanya satgas pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan PMI untuk bekerja maksimal terhadap negara.
“Tentunya kami ikut mengawasi dan juga mensupport pembentukan satgas dan kawan PMI, Insya Allah diawal pembukaan masa sidang kami akan lakukan RDP bersama BP2MI sejauh mana kawan PMI ini bergerak, dan kami melihat sejauh mana terkait pengiriman TPPO dari jalur non prosedural. Inilah bentuk komitmen kami bersama mitra BP2MI,” jelasnya.
Apalagi, kata Legislator Partai Demokrat ini, anggaran yang dikucurkan pemerintah terhadap BP2MI setiap tahunnya berada dikisaran Rp300 miliar untuk membantu misi kemanusiaan di luar negeri.
“Saya yang paling lantang sangat mendukung BP2MI, dan tahun ini kita sudah anggarkan sebanyak 500 milir lebih dalam misi kemanusiaan. Kita ingin mempersempit para pelaku sindikat PMI ini, jutaan saudara kita yang bekerja di luar negeri butuh perlindungan,” cetusnya.
