PEMPROV SULSEL – Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naoemi Octarina melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Bandung, di Gedung Tim PKK Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 468 Bandung, Kamis, 5 Januari 2023.
Dalam sambutannya, Naoemi Octarina mengucapkan,m terimakasih banyak telah menerima kehadirannya beserta anggota TP PKK Sulsel. Istri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman itu kemudian memberikan pantun kepada para tamu yang hadir.
“Dari Sulawesi ke Jakarta, dari Jakarta lanjut ke Bandung, Dengar kata Jabar juara, Senang hati datang berkunjung,” ucapnya yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Menurut Naoemi Octarina, dalam kunjungannya ke Bandung, ia ingin mengetahui bagaimana sepuluh program PKK Provinsi dan menyelaraskan dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan Bulan November 2022. Ia berharap, TP PKK Provinsi Sulsel dapat mengembangkan atau mengadopsi salah satu program inovasi yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang kemudian bisa diselaraskan dengan Provinsi Sulsel.
Selain itu, kunker ini, lanjut Naoemi, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari kelembagaan SDM dari pengurus PKK Sulsel, dengan melihat bagaimana pergerakan dari Provinsi Jawa Barat.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagaimana kami replikasi, dan bisa saling berkolaborasi, serta sharing pengetahuan,” ujarnya.
Bunda Paud Sulsel itu memberikan informasi kepada hadirin bahwa di Provinsi Sulsel telah melaunching SIM (Sistem Informasi Manajemen) PKK untuk 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel dan saat ini masih dalam pelaksanaan monitoring pengisiannya.
Selain itu, PKK Sulsel juga telah melaunching PKK Remaja yang proses perekrutannya dari seluruh unsur masyarakat Sulawesi Selatan dan juga telah melaunching Gerakan Keluarga Cerdas Teknonolgi Digital.
“PKK Remaja akan diberdayakan di kegiatan PKK karena perkembangan teknologi digital saat ini dan tentu saja mendukung kegiatan PKK Provinsi Sulsel dalam sosialisai edukasi, dan eksekusi,” ungkapnya.
Untuk PKK Sulsel sendiri, kata Naoemi Octarina, saat ini strategi dalam penurunan stunting adalah dengan sinergi. Salah satunya adalah bantuan khusus kepada 24 kabupaten/kota untuk percepatan penurunan stunting dan adanya Tim Pendamping Gizi yang telah dilatih untuk bisa memberikan pengetahuan dan mendampingi ke seluruh unsur yang berpengaruh hingga di tingkat desa
“Untuk percepatan penurunan stunting ini, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan dukungan dari Bapak Gubernur Sulsel selaku Pembina TP PKK Sulsel, ada bantuan keuangan khusus untuk 24 kabupaten/kota untuk penurunan stuntingnya,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengucapkan selamat datang di Kota Bandung.
“Semoga ini bukan kali pertama. Dan tentu kami sangat senang sekaligus ini pengikat silaturahmi baik secara individu maupun dalam program kerja,” ujarnya.
Atalia menambahkan, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki kader yang paling banyak, dengan memiliki 27 kabupaten/kota, 5.912 desa, dan 627 kecamatan.
Selain itu, PKK Jabar juga memiliki program penurunan stunting melalui tiga fungsi PKK. Pertama; melakukan pendataan, kedua; melakukan sosialisasi, ketiga; melakukan edukasi atau penyuluhan.
“Dan kerja sama ini dilakukan sampai ke tingkat desa,” kata Atalia.
Selain itu, Atalia memberikan informasi kepada seluruh para peserta yang hadir terkait masalah stunting, yang dapat dicegah dengan cara memberikan asupan gizi dan pola pengasuhan yang baik, agar seribu hari kebaikan saat janin hingga bayi berusia dua tahun.
Sebagai Bunda Genre Provinsi Jawa Barat, ia mengajak untuk ikut mencegah terjadinya stunting. Pertama, memiliki perencanaan yang matang dalam membangun keluarga. Kedua, hindari stunting sejak dini melalui take care atau pusat inovasi dan di masa pelajar. Ketiga ingat semangat 2125 keren, menikah di usia yang ideal.
Untuk itu, dalam Keppres nomor 72 tahun 2021 penurunan stunting harus dilakukan dengan cara hosting, integratif, dan berkualitas, serta melalui koordinasi dan sinkronisasi.
“Saya berharap agar seluruh stakeholder baik Pemprov, Pemkab, Pemkot, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, tak terkecuali dan pengurus PKK di dalamnya agar bersama-sama mencegah stunting. Bersama PKK, stunting harus zero di tahun 2023,” tandasnya. (*)
