HERALDMAKASSAR- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Menteri Desa PDTT) Halim Iskandar memberi kuliah umum di Menara Pinisi Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Selasa (7/6/2022)
Kuliah umum mengangkat topik tentang transformasi pembangunan sumber daya manusia untuk SDGs melalui inovasi perguruan tinggi menuju Indonesia maju.
Selain Kuliah Umum Kementrian Desa PDTT bersama dengan UNM melakukan Penandatanganan MoU, dalam penyelenggaraan Tridarama Perguruan Tinggi di Desa, Derah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.
Pada kesempatan itu, Rektor UNM Prof. Husain Syam mengatakan dua agenda pertemuan hari ini MoU dan Kuliah umum Mendes PDTT sebagai upaya untuk mambangun sinergi dan akselerasi pembangunan di desa.
Menurut Mantan Dekan FT ini perguruan tinggi harus berkonstribusi dalam pembangunan desa, sehingga melalui penandatanganan MoU menjadi penguatan terkhusus pada UNM dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
“Betapa ini sangat penting untuk pengembangan desa, ini semua perlu disinergikan semua potensi termasuk dari perguruan tinggi, kita bisa sinergikan untuk kemudian menciptakan mimpi ‘desaku surgaku’,” ungkapnya.
Sementara itu menurut Menteri Desa PDTT Halim Iskandar mengatakan selain perjanjian kerjasama Kemendes PDTT dan UNM harus jauh lebih erat sehingga bisa melakukan kerja bersama dalam upaya kemajuan desa.
“Selain MoU ada juga perjanjian kerja bersama kenapa kita pake perjanjian kerja bersama jauh lebih erat daripada kerjasama. Saya berharap antara kementrian desa dan UNM bisa terus terjalin kebersamaannya bukan hanya saat dipimpin Prof. Husain, karena ini penting untuk percepatan pembangunan desa di indonesia.
Dalam kuliah umum ia memaparkan bahwa 91% wilayah indonesia dan dari data Dukcapil 71% penduduk indonesia itu ada di desa sehingga segala upaya-upaya harus mampu di lakukan dalam membangun desa.
“91% kewilayaan indonesia itu ada di desa, dari sisi kependudukan data data Dukcapil 71% penduduk indonesia itu ada di desa. Ini artinya kalau kita mampu melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan di level desa dengan tantangan yang sangat bervariasi dengan sumberdaya bervariasi pula,” ungkapnya.
Selain itu, Abdul Halim Iskandar menyampaikan tiga poin besar terkait arah dan kebijakan dalam membangun desa.
Pertama, kata dia, implementasi sustainable development goals (SDGs) desa. Poin kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma).
“Sedangkan ketiga, meningkatkan kapasitas pendamping desa atau yang sekarang dikenal tenaga pendamping profesional (TPP),” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan desa harus berbasis kearifan lokal, sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar kebudayaannya.(*)
