HERALDMAKASSAR– DPRD Kota Makassar mendesak Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) segera mempercepat penetapan lokasi (penlok) lahan jalur proyek kereta api segmen Makassar. Ini lantaran dana pembebasan lahan terancam ditarik pemerintah pusat jika tak ada kepastian pengadaan tanah.
Menurutnya, bila anggaran pembebasan lahan Rp 1,2 triliun ditarik oleh pemerintah pusat akan berdampak pada kemunduran pembangunan kota Makassar. Ini lantaran tidak ada jaminan anggaran lahan yang ditarik akan kembali tersedia. Sehingga rute proyek kereta api ke Makassar terancam batal.
Rudianto menegaskan Pemprov Sulsel mestinya fokus dulu menyelesaikan pembebasan lahan area Makassar. Jangan fokus pada konsep konstruksi jalur rel kereta api Makassar.
Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Amanna Gappa mengatakan pembebasan lahan mesti segera diselesaikan sebab pusat telah mewanti-wanti menarik dana pembebasan lahan ke proyek lainnya yang lebih membutuhkan.
Bila itu terjadi pihaknya memastikan kereta api Sulsel hanya sampai di Maros. Dia menuturkan pagu anggaran sebelumnya disiapkan Rp 1,4 triliun untuk pembebasan lahan dan disepakati anggarannya menjadi Rp 1,2 triliun.
Amanna Gappa menerangkan anggaran dari pusat ini harus dimanfaatkan Pemprov Sulsel dengan baik. Sebab pemerintah pusat telah menegaskan bila dana pembebasan lahan tidak terserap dengan baik berdampak pada pencairan dana konstruksi.(*)
