HERALDMAKASSAR.COM – Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mestinya memberikan gaji atau upah kepada para guru honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) seperti halnya memberikan gaji atau upah kepada para pekerja lainnya.
“Saya kira amat sangat tidak adil dan diskriminatif, jika UMP setiap tahunnya dinaikkan bagi para buruh atau pekerja, sementara gaji guru honorer tidak pernah diperhatikan, padahal yang ‘mencetak’ dan mencerdaskan anak bangsa termasuk para pekerja atau buruh adalah guru. Olehnya itu pemerintah harus memperhatikan hal ini dan mulai tahun depan gaji guru honorer harus sesuai UMP setempat,” tegas Baso.
Menurut Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel ini, para guru honorer selama ini hanya dibayarkan upahnya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dari dana operasional sekolah lainnya yang dihitung dari berapa jam mengajarnya yang nilainya berkisar hanya 15-20 ribu perjamnya.
“Masih mending jika guru honorer tersebut sudah memiliki sertfikat pendidik, tapi kalau guru honorer tersebut belum berserdik, maka pendapatannya hanya berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta setiap bulannya, sangat jauh dari kehidupan dan pendapatan yang layak dan pantas bagi seorang guru. Hargailah para pencetak generasi penerus bangsa, jangan dilirik sebelah mata karena kita semua ini bisa seperti saat ini karena jasa dan pengabdian seorang pendidik pahlawan tanpa tanda jasa,” tegas Baso DN.
Dirinya sangat prihatin dengan kondisi para guru honorer yang seolah olah tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan apresiasi atas pengabdiannya. Padahal menurutnya, pada moment moment politik tertentu, para guru memberikan sumbangsih besar bagi para politisi yang berada disumbu kekuasaan saat ini.
“Guru itu besar jumlahnya belum lagi jumlah siswa siswinya. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Jika guru utamanya guru honorer diperhatikan, maka selain meningkatkan kesejahteraannya, juga bisa memberikan dampak positif bagi momentum politik untuk para pemangku kepentingan,” pungkasnya.
