HERALDMAKASSAR.COM — Pasca pernyataan Kabag Humas dan Protokol Polman, Aco Musaddad yang menyebut Rektor UNM melakukan pembohongan terkait mahasiswa KKN, Kepala Humas KKN UNM, Dr Burhanuddin bereaksi.
Burhanuddin mengatakan data yang disampaikan Rektor UNM itu merupakan laporan dari Satgas KKN. Tetapi setelah dicross check, memang hanya sedikit mahasiswa UNM asal Polman yang KKN di Polman.
Yang terang menurut Burhanuddin, sikap Bupati Polman, Ibrahim Masdar yang menolak mahasiswa KKN asal UNM kurang mendasar. Justru sikap bupati itu terkesan kurang bijak.
Sementara itu Kepala Satgas KKN UNM, Dr Arifin Manggau mengatakan sejatinya kalau pertimbangan pandemi covid-19, semua program KKN di daerah ini ditunda sementara. Yang aneh, kata dia, Bupati Polman Ibrahim Masdar hanya menunda atau menolak KKN asal UNM.
“Jadi mestinya aturannya universal. Tidak berlaku untuk universitas tertentu saja. Kalau hanya berlaku pada satu universitas, itu berbau diskriminatif,” katanya.
Alumni program doktor Universitas Negeri Semarang itu mengatakan jika pertimbangan covid, mestinya semua program KKN di Polman dihentikan. Saat ini kata dia, beberapa kampus juga sedang melakukan kegiatan KKN di daerah ini. Mahasiswa Unhas sudah ber-KKN sejak Juni dan baru berakhir Agustus. Selain itu juga ada mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
“Kami siap berkoordinasi dengan pemkab. Termasuk jika tidak membuat posko dengan menyebar di rumah-rumah keluarga mahasiswa UNM di Polman,” kata Arifin.
Menurut dia, program KKN Tematik MBKM yang diikuti 52 mahasiswa UNM merupakan program Kemdikbud yang ditujukan untuk percepatan penyelesaian mahasiswa. “Kasihan anak-anak mahasiswa. Kasihan orang tua mahasiswa yang harus membayar biaya kuliah lagi, ” kata Arifin.
Menurur dia, Rektor UNM Prof Dr Husain Syam memang dikenal fleksibel dan selalu memudahkan penyelesaian studi mahasiswanya. Karenanya jika ada sesuatu yang bisa menghambat studi mahasiswa, ia kerap bereaksi.
Arifin menambahkan sejauh ini sejauh program KKN UNM termasuk yang terbaik. Menurut dia, pihaknya siap membangun komunikasi dengan pemkab polman dalam pelaksanaan program KKN ini. Termasuk menyiapkan posko khusus yang tidak difasilitasi pemkab atau menyebar mahasiswa di rumah mahasiswa UNM di Polman.
“Intinya kami siap diduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini termasuk menjalankan kebijakan pemkab Polman dalam pencegahan covid,” katanya.
Agar polemik ini tidak berkepanjangan, Arifin menyarankan dua hal. Pertama program KKN UNM tetap berjalan dengan syarat tetap menjalankan kebijakan pemkab. Kedua, bupati membuat kebijakan universal yang menghentikan semua program KKN di Polman. (*)
