HERALDMAKASSAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menegaskan sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel.
Hal ini disampaikan Abdul Hayat Gani saat membuka secara resmi Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, di Jalan Cendrawasih, Rabu, 19/5.
Sekprov Sulsel mengaku pemerintah yang akuntabel akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
“Terrwujudnya transparansi instansi pemerintah, serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan., ungkapnya.
Ia berharap para peserta dapat bersinergi dengan para narasumber dan instruktur yang memiliki wawasan teoritis dan konseptual.
“Saya meyakini bahwa kehadiran saudara di sini dapat bersinergi dengan para narasumber dan instruktur yang memiliki wawasan teoritis dan konseptual. Ini merupakan perpaduan yang menjanjikan untuk terbentuknya komitmen pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan, dan fasilitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengaku peserta pelatihan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan, metode atau alat dalam pelayanan publik.
“Saya meminta kepada seluruh peserta pelatihan ini dapat memanfaatkan secara sungguh-sungguh forum ini, untuk lebih mengembangkan wawasan, cara pandang yang baru, dan segar dalam menyikapi setiap permasalahan dan memiliki kemampuan berfikir konseptual strategis. Sehingga secara kreatif mampu melaksanan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Abdul Hayat menambahkan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
“Dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan. Yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Asri Sahrun Said, mengatakan kegiatan pelatihan diikuti enam OPD yakni Bappelitbangda, BKAD, Diskominfo, Inspektorat, BKD dan BPSDM, yang menopang hadirnya penyelenggaraan diklat yang baik.
“Kita berharap agar kedepannya bukan cuma enam OPD, akan tetapi semua OPD lingkup Pemprov Sulsel. Dan yakinkan bahwa kegiatan ini berbiaya murah,” ungkapnya.
Pada prinsipnya kegiatan ini bertolak dari beberapa OPD. Dimana, capaian SAKIP masih dalam posisi D, bahkan ada masih posisi CC.
” Kita ingin seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel itu sudah bisa meraih predikat yang lebih baik. Minimal, BB dan kalau bisa semua ke A,” ujarnya, Rabu, 19 Mei 2021
Menurutnya, ia sudah melaksanan pola 10, 20, dan 70. 10 persen dari alokasi waktu untuk dilakukan secara tatap muka, biasanya ceremony pembukaan dan penutupan, kemudian kegiatan pengujian. 20 persen itu, dilakukan secara mandiri. Mereka berlatar belakang masing-masing OPD, tentu memiliki petunjuk dan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
” 70 persen itu, kita lakukan secara virtual. Menggunakan learning system, jadi kita lakukan virtual itu secara baik,” Pungkasnya.
