HERALDMAKASSAR.com – Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, meluruskan klaim salah satu calon Walikota terkait kebijakan insentif Ketua RT dan RW.
Ketua DPC Partai Demokrat Makassar itu menegaskan, insentif RT/RW ini sebelumnya merupakan ide darinya bersama sejumlah legislator Makassar lainnya kala itu.
Ide insentif Ketua RT dan RW ini kemudian menjadi satu kebijakan yang diputuskan melalui rapat di Badan Anggaran. ARA sapaan Adi Rasyid Ali yang mengetuk palu saat itu sebagai Ketua Badan Anggaran.
“Awalnya memang soal insentif ini ide kami yang kemudian di DPRD diputuskan. Jadi soal uangnya atau anggarannya itu bukan anggaran wali kota tapi semua anggarannya dari warga hasil dari pajak mereka sendiri,” terangnya saat mendampingi Munafri Arifuddin kampanye di Jl Usman Dg Ngalle, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Sabtu (17/10/2020).
ARA pun mengajak warga untuk lebih cermat lagi dalam memilih calon walikota.
Sebab menurutnya ada beberapa hal yang terlalu berlebihan disampaikan calon lain yang membuat masyarakat nantinya kebingungan.
“Bohong itu kalau salah satu paslon yang cetuskan ini kebijakan (Insentif RT/RW). Jadi kita semua saya ajak ki’ ini bersama-sama melihat betul mana calon yang layak kita pilih. Saat ini yang paling layak cuma Pak Appi,” tegasnya.
Dengan alasan itulah ARA bersama Partai Demokrat pada Pilwali Makassar 2020 ini mengusung Appi-Rahma
“Demokrat tahu caranya menang di Pilwali Makassar, kami sudah dua kali memenangkan Pilwali dan Insyaallah atas dukungan ta’ semua kita sama-sama menang kembali untuk ketiga kalinya supaya Makassar bisa bangkit dengan kepemimpinan Pak Appi dan Pak Rahman,” tutupnya.
Sementara itu Ketua RT 01 RW 04 Tamamaung, Tanti, membenarkan pernyataan ARA yang disampaikan di hadapan puluhan warga itu.
“Cocoki’ Pak, kami sekarang ikut dukung Pak Appi karena jelaski’ programnya apalagi soal insentif ini. Yang dulu katanya sampai Rp 1 juta tapi sebagian ji’ yang dapat segitu, tidak merata karena banyak sekali indikatornya,” terangnya.
Appi sendiri pada kesempatan yang sama mengingatkan warga Tamamaung bahwa setiap program atau kebijakan yang dikeluarkan Wali kota tak akan bisa berjalan jika tak ada dukungan dari DPRD.
Menurutnya membangun Makassar ini tak perlu pemimpin atau walikota yang pintar sendiri dan hanya mengikuti keinginannya semata.
“Tidak akan ada yang bisa jalan kalau Eksekutifnya atau Pemerintahnya tidak sejalan dengan legislatif. Makanya sedari awal kami mempertimbangkan sejumlah program yang bisa diterima oleh semua pihak dan yang paling penting komunikasi baik dengan legislatif harus terus berjalan,” ucapnya.
Appi menambahkan, kemajuan kota Makassar juga harus berbarengan dengan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Makassar ini ibukotanya Sulsel, akan banyak nanti kebijakan yang dikeluarkan yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Provinsi. Makanya walikota dan gubernurnya harus saling support untuk kepentingan warga yang lebih luas,” tutupnya.(*)
