HERALDMAKASSAR.com – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sapaile menganggap Makassar belum tepat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta.
Sebab, kata Suhada, saat ini Makassar sudah menerapkan perwali nomor 51 dan 53 yang mengatur berbagai hal terkait percepatan penanganan Covid-19.
Belum lagi, masyarakat saat ini sudah mulai sadar akan bahayanya virus ini, sehingga secara sadar telah menerapkan protokol kesehatan.
“Kalau masyarakat memang sudah sadar dengan hal itu (prokotol Kesehatan), apalagi sudah ada perwali no 51 dan 53 artinya potensi untuk melakukan PSBB itu berkurang,” ujar Suhada saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar, Selasa ( 15/9/2020).
Selain itu, ketua DPC PDIP kota Makassar ini menyebut bahwa saat ini perekonomian masyarakat sudah mulai tumbuh, sehingga dengan diberlakukannya PSBB ditakutkan akan kembali mematikan roda ekonomi.
“Kita belum berpikir kearah situ, kita harus lihat kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik, kapan kita melakukan lagi PSBB Jilid 3, takutnya dampaknya ke ekonomi juga,” lanjut Suhada.
Olehnya, Suhada menilai belum tepat jika PSBB diberlakukan kembali di kota Makassar.
“Jadi sampai sekarang ini pemerintah kota belum berpikir kearah sana, tapi itu tergantung kedisiplinan kita semua,” ujar Suhada.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dapat memutus mata rantai Covid-19.
“Memakai masker, jaga jarak dan jangan berkumpul disatu tempat yang akan menimbulkan klaster baru lagi, kalau tidak penting-penting sekali, hindarilah itu semua,” imbaunya.
