HERALDMAKASSAR.com – Baru menjabat 13 Mei 2020 yang lalu sebagai Walikota Makassar, Prof. Yusran mendadak diganti. Pelantikan Pj Walikota baru rencana hari ini Kamis 25 Juni 2020 atau paling lambat Jumat besok.
Pergantian Pj. Walikota Makassar yang baru 43 hari menjabat ini mendapat respon dari KOPEL Indonesia.
Menurut KOPEL, ini harus direspon oleh publik. Ini bukan sekedar preseden buruk dengan jabatan seumur jagung tiba-tiba diganti, melainkan ini bisa berbahaya dalam tatla kelola pemerintahan otonom.
“Ini bisa jadi bentuk otoritarian baru pemerintah pusat melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah”, tegas Herman peneliti di KOPEL.
Implikasi paling nyata adalah merusak tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yang harusnya berada dalam kepastian menjadi pemerintahan semu.
“Saya kok justru mendorong harusnya Gubernurnya yang dievaluasi. Bukankah pengangkatan PJ Walikota selama ini atas usul dan rekomendasi Gubernur sendiri”, ungkapnya.
Ini pemerintahan yang harus dikelola secara tertib dan terukur. Bukan pemerintahan coba coba. Jangan membuat kebijakan seolah olah tiba masa tiba akal. Apalagi bila sekedar berbasis selera karena yang rugi adalah publik yang harus mendapatkan pelayanan yang optimal.
“Saya melihat kebijakan Gubernur sekarang main bongkar pasang justru semakin memperlihatkan kinerjanya selama ini dalam mengusul Pj ke Pusat tdk melalui analisa kajian kapasitas yang memadai”, tutupnya.
(TIM)
