HERALDMAKASSAR.com – Menjadi pengusung utama pada Pilpres lalu, tidqk membuat PDI Perjuangan loyal tanpa batas pada Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa kasus, kader-kader PDIP justru mengkritik keras pemerintah, karena dianggap tidak memihak ke rakyat.
Diantaranya soal penerbitan Perpu, kartu pra kerja dan kenaikan BPJS. Ibarat kata, PDIP telah “lepas tangan” ke Jokowi gara-gara tidak lagi pro pada rakyat miskin.
Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Satyo Purwanto mengungkqp, kritikan tajam datang dari anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning lantaran Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19.
Menurutnya, kritik tajam yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bukan hanya dilakukan oleh Ribka, melainkan kader PDIP lain sebelumnya juga banyak melakukan hal itu.
“Pernyataan seperti ini adalah ke sekian kalinya dari kader PDIP dan sangat kritis, sebelumnya juga sudah ada dari misalnya Masinton, Adian Napitupulu, Arteria Dahlan, Effendi Simbolon bahkan gubernur Jateng dan Ketua PDIP Solo yang juga Walikota FX Rudy juga sangat pedas kritiknya terhadap Jokowi,” ucap Satyo Purwanto seperti dikutip rmol.co.
Sebagai partai pengusung Jokowi di dua kali pilpres, PDIP dinilai telah pada kesimpulan bahwa Jokowi merupakan masa lalu lantaran kerap kali jalan sendiri dan abai berkoordinasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Terlebih ada persoalan beberapa waktu lalu yang membuat Megawati mangkel terkait pencalonan Balon Walikota Solo yang akhirnya membuat bakal calon yang rencananya akan jadi suksesor Rudy mundur dari pencalonan,” ungkap Satyo.
Dari peristiwa tersebut, Satyo berkesimpulan bahwa Jokowi sudah tidak membuat nyaman kader PDIP di parlemen.
Namun demikian, kondisi ini justru menjadi momentum bagus bagi PDIP untuk kembali ke jatidiri sebagai partai wong cilik partai nasionalis.
“Yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil,” pungkasnya.
(HM)
