HERALDMAKASSAR.com, – Terus bertambahnya. data orang yang terpapar wabah virus korona di indonesia. Menimbulkan sebuah pertanyaan besar bahwa pemerintah pusat tidak efektif dan lambat dalam menangani wabah virus Novel Coronavirus Disease atau Covid-19
Hal ini terlihat adanya silang pendapat kebijakan berbagai daerah dalam mengantisipasi penyebaran virus korona. Kebijakan lockdown atau karantina wilayah merupakan kebijakan yang dikeluarkan dan menjadi wewenang pemerintah pusat.
Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa lockdown, baik skala nasional maupun daerah, sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diambil pemerintah daerah.
Dalam penanganan wabah korona pemerintah pusat mencoba menghindar dan tidak berusaha mengeluarkan kebijakan lockdown. Hal ini dikarenakan kebijakan lockdown ini bisa memicu protes sosial yang berpotensi mempengaruhi perekonomian masyarakat
Sudah hampir sebulan wabah korona menyebar di Indonesia, bahkan sudah ratusan jiwa orang yang terpapar. Melihat kondisi ini sejumlah daerah mengambil kebijakan lockdown untuk memutuskan mata rantai penyebaran
Sejumlah imbauan yang diberikan pemerintah sudah terbukti tidak mempan sehingga masyarakat merasa perlu adanya aksi nyata yang lebih strategis untuk menanggulangi bencana. Sayang tidak adanya parameter dalam memutus mata rantai bisa menjadi social disorder, orang menjadi panik, sehingga terlihat sejumlah ikut-ikutan melakukan local lockdown.
Misalnya saja Kota Tegal. Kota ini mengisolasi diri dengan mengunci seluruh perbatasan wilayah mulai 30 Maret hingga 30 Juni.
Terbaru, yakni Kota Medan. Di kota ini, juga menerapkan local lockdown dengan cara menutup sejumlah akses masuk ke dalam kota untuk jam-jam tertentu.
(AMIR MA’RUF)
