HERALDMAKASSAR.com – Beredarnya video 15 Camat di Kota Makassar yang diduga melakukan politik praktis dengan mendukung Capres 01 Joko Widodo, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azikin mengkritik, para Camat dengan status ASN aktif di pemerintahan Kota Makassar.
“Sebaiknya Bawaslu periksa para camat karena kalau ini tidak di periksa maka ini bisa menimbulkan kerusuhan di Makassar,” kata Arqam melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/2).
Hal itu, menurutnya, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Agar kami publik mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan Camat, dan kalau Terlibat dalam politik praktis pada salah satu capres maka sebaiknya mundur dari jabatannya,” tambahnya.
Dia mengatakan, viralnya video para camat bersama Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga melakukan politik praktis mendukung salah satu Capres membuat publik bertanya akan fungsi ASN di kota Makassar.
“Kemarin Kota makassar mendapatkan SAKIP 2018 dari Menpan RB, dan ini sangat tidak pantas untuk dipertontonkan oleh ASN seperti para Camat di makassar, ini tentunya sangat merusak birokrasi kita,” ungkap Arqam.
“Sebagai tanggung jawab moral Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto lebih baik kembalikan saja penghargaan SAKIP 2018, kalau itu terbukti dipemeriksaan oleh Bawaslu Sulsel, bikin malu birokrasi di Indonesia,” tegas Arqam.
(IR)
