HERALDMAKASSAR.com – Dugaan politisasi terhadap kader keluarga berencana (KB) jelang Pemilu 2019 oleh Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Zulkifli Nanda, terus berpolemik.
Hal itu lantaran banyaknya laporan dari para keder KB yang masuk ke DPRD Kota Makassar bahwa sejumlah kader KB secara massif dipecat oleh Kepala Dinas PPKB karena tidak mengikuti arahan memilih salah satu Caleg di Pileg 2019.
Menanggapi hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, akan segera menyelidiki kasus dugaan pelanggaran tersebut.
“Tapi nanti kami rapatkan isu diatas. Bisa kami jadikan informasi awal untuk di investigasi,” kata Anggota Bawaslu Makassar, Zulfikarnain, Kamis (7/2/2019).
Dia mengatakan Meskipun laporan tersebut belum masuk ke Bawaslu Makassar, namun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPKB akan diinvestigasi lebih lanjut.
“Bisa (dilakukan penyelidikan). Kami rapatkan dulu untuk diinvestigasi atau di selidiki lebih dalam,” jelasnya.
Meski begitu, kata dia, memanfaatkan jabatan kepala dinas apalagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpokitik praktis merupakan kategori pelanggaran pidana.
“Apalagi saya amati potensi pelanggran pidana pemilu, jika benar sepeti itu,” beber Zul sapaan Zulfikarnain.
(MKA)
