HERALDMAKASSAR.com – Politisasi terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) pada tahun politik bukan hanya terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas maupun pegawai.
Politisasi di internal Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Makassar juga terjadi dalam memobilisasi para kader KB untuk menetukan calon anggota legislatif (Caleg) jagoannya.
Munculnya banyak keluhan dari berbagai kader KB di Kota Makassar, sampai tingkat kelurahan, karena Plt Kepala Dinas PPKB Makassar, Zulkifli Nanda diduga memecat sejumlah kader KB karena mencurigai tidak mendukung Caleg jagoannya.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Demokrat, Basdir. Ia mendapat laporan dari sejumlah kader KB ditingkat kelurahan bahwa akan dipecat oleh Kepala Dinas jika tidak mengikuti arahannya.
“Banyak sekali laporan kader KB disetiap kelurahan itu diintimidasi, dan kalau tidak ikut arahannya Kepala dinas untuk mendukung salah satu caleg kota orang terdekatnya, itu akan dipecat,” kata Basdir, Rabu (6/2/2019).
Basdir mengatakan, bahwa Plt Kepala Dinas PPKB telah melakukan intimidasi terhadap kader KB dan memaksa memilih caleg terdekatnya.
“Jadi sudah banyak laporan masuk, baik ke saya langsung, ke pak Wahab (anggota DPRD makassar fraksi Golkar), pak Sampara (anggota DPRD makassar fraksi PPP), dan beberapa teman di DPRD,” beber anggota Komisi D DPRD makassar ini.
(MKA)
