HERALDMAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalokasikan anggaran Rp3,7 triliun melalui skema Multi Years Project (MYP) 2025-2027 untuk pembangunan infrastruktur, dinilai sebagai terobosan kebijakan fiskal yang berani dan strategis.
Pakar Ekonomi, Prof. H. Marsuki, DEA, Ph.D., menilai kebijakan yang digagas Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tersebut mampu memutus pola lama pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara parsial setiap tahun.
Menurutnya, pola pembangunan secara parsial selama ini cenderung kurang efektif dan berisiko membuat sejumlah proyek tidak tuntas karena bergantung pada keterbatasan fiskal dalam satu tahun anggaran.
“Alokasi Rp3,7 triliun melalui skema MYP untuk pembangunan jalan, irigasi dan rumah sakit regional merupakan terobosan kebijakan fiskal yang berani,” kata Prof Marsuki kepada media, Kamis (6/8/2026).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menjelaskan, dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, kebijakan memprioritaskan infrastruktur dasar merupakan langkah yang tepat sasaran.
Terlebih, Sulsel memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus hub logistik di Kawasan Timur Indonesia. Karena itu, konektivitas jalan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya transportasi dan memperlancar arus distribusi barang.
Anggaran MYP dialokasikan peningkatan kualitas jalan provinsi senilai Rp2,5 triliun untuk perbaikan dan pengaspalan dengan panjang mencapai sekitar 1.400 kilometer, yang tersebar pada kurang lebih 100 ruas jalan di berbagai wilayah Sulsel.
“Infrastruktur jalan yang baik dapat menekan transport cost, memangkas Biaya Operasional Kendaraan, sekaligus mempercepat distribusi komoditas dari sentra-sentra produksi pertanian menuju Pelabuhan Makassar New Port untuk selanjutnya dipasarkan maupun diekspor,” jelasnya.
Menurut Prof Marsuki, efisiensi biaya logistik tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya petani.
Biaya distribusi yang lebih rendah akan membuka ruang bagi peningkatan margin keuntungan petani sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas dan mengendalikan inflasi daerah.
Tidak hanya pembangunan jalan, Prof Marsuki juga menilai kebijakan MYP yang dibarengi dengan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Rp780 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jaringan irigasi yang diproyeksikan mendukung layanan pengairan sekitar 54.000 hektare lahan persawahan.
Infrastruktur irigasi yang memadai, kata dia, dapat mendukung optimalisasi lahan pertanian, meningkatkan produktivitas serta memperkuat ketahanan pangan Sulsel.
“Dampaknya langsung terasa pada margin keuntungan petani yang lebih baik dan inflasi daerah yang bisa lebih terkendali,” ungkapnya.
Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Regional dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan.
Sekitar Rp485 miliar dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan di Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Regional Utara di Luwu untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan rujukan.
Lebih jauh, Prof Marsuki menilai pembangunan infrastruktur kesehatan juga merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia atau human capital Sulsel.
“Skema MYP skala besar ini jelas menunjukkan political will dan keberanian politik anggaran Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan hambatan struktural daerah yang selalu dialami,” ujarnya.
Namun demikian, Prof Marsuki mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ukuran keberhasilan kebijakan harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atau outcome.
Karena itu, terdapat tiga hal utama yang menjadi ujian bagi keberhasilan MYP Sulsel. Pertama, ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai target 2027. Kedua, kualitas fisik infrastruktur yang dibangun agar mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Ketiga, transparansi serta tata kelola proyek yang baik.
“Ukuran keberhasilan suatu kebijakan tidak dihitung dari besarnya alokasi anggaran atau input, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan publik atau outcome,” tegasnya.
“Jika ketiga pilar tersebut terpenuhi, terobosan kebijakan Pemprov Sulsel bukan sekadar bisa menekan biaya logistik dan meningkatkan investasi SDM Sulsel, namun juga memberi landasan kuat bagi daya saing ekonomi Sulsel yang potensial,” sambung Prof Marsuki.
Ia menilai keberhasilan program tersebut pada akhirnya dapat menjadi salah satu warisan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sulsel.
“Sehingga bisa menjadi legacy yang membanggakan bagi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di masa jabatannya,” pungkasnya.
