MAKASSAR – Upaya masif Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memerangi kemiskinan ekstrem dan kasus tengkes (stunting) berbuah manis di panggung nasional. Kota Anging Mammiri ini resmi dianugerahi penghargaan prestisius yang diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sebuah seremonial di Kota Kendari.
Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi Pemkot Makassar dalam mengintegrasikan berbagai program intervensi dari hulu ke hilir.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif. Ia mengapresiasi sinergi kuat yang terjalin antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), garda terdepan tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
“Penghargaan ini adalah validasi atas kerja terpadu kita bersama. Mulai dari edukasi pemenuhan gizi yang masif, pengawasan ketat terhadap tumbuh kembang anak, hingga pendampingan intensif bagi keluarga yang masuk dalam kategori berisiko stunting,” ungkap Munafri.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menyebut apresiasi nasional ini sebagai suntikan motivasi baru bagi jajarannya untuk tidak kendur dalam menekan angka stunting.
Berdasarkan grafik internal, kasus stunting di Makassar memang konsisten melandai dari bulan ke bulan. Kendati demikian, Pemkot Makassar tidak ingin cepat berpuas diri dan memilih tetap menunggu hasil rapor resmi berskala nasional.
“Secara internal, tren kita menunjukkan penurunan bulanan yang positif. Namun, untuk gambaran menyeluruh dan objektif, kami tetap menunggu hasil survei resmi dari Pemerintah Pusat. Rencananya, tim pusat akan turun langsung melakukan survei dua tahunan ini sekitar bulan Juli atau Agustus mendatang,” jelas Irwan saat memberikan keterangan resmi.
Sembari menunggu hasil verifikasi faktual dari tim pusat, Irwan memastikan roda pengawasan pemenuhan gizi di masyarakat tidak berhenti. Pemkot Makassar mengandalkan sistem digital yang presisi untuk memantau kondisi riil di lapangan.
Melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, pemantauan bulanan terus bergerak menggunakan sistem EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
“Sistem EPPGBM inilah yang menjadi kompas atau dasar kami untuk melihat perkembangan penanganan dari waktu ke waktu. Sejauh ini, angka bulanan yang terekam memberikan sinyal positif bahwa seluruh program intervensi yang dirancang telah berjalan lurus sesuai target target target yang dicanangkan,” pungkas Irwan.
