Oleh: Abustan (Akademisi)
Perayaan Idulfitri 1 Syawal 1447 H baru saja kita lalui sebuah penanda kemenangan setelah sebulan penuh menjalani ibadah Ramadan. Momentum ini bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga ruang refleksi untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri.
Nilai-nilai tersebut semestinya tidak berhenti sebagai ritual, melainkan menjelma menjadi praktik hidup sehari-hari. Dari hal-hal sederhana itulah lahir kesadaran diri yang pada gilirannya mampu menahan manusia dari godaan keserakahan, termasuk dalam hasrat akan kekuasaan yang kerap melampaui batas moral dan etika.
Kita hidup di tengah dunia yang penuh ketegangan. Konflik geopolitik antarnegara terus berlangsung, menciptakan ketidakpastian global yang dapat disebut sebagai “zaman tragis”. Polarisasi kekuatan dunia tidak hanya berdampak pada kawasan konflik, tetapi juga merembet ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap tekanan tersebut. Tantangan ekonomi, sosial, hingga politik menjadi semakin kompleks. Jalan ke depan tidak selalu lurus—yang tersedia sering kali hanyalah pilihan untuk beradaptasi, menghindari, atau menghadapi hambatan secara langsung.
Namun, dalam situasi apa pun, eksistensi dan ketahanan bangsa harus tetap dijaga.
Demokrasi di Persimpangan
Di tengah situasi global yang tidak menentu, demokrasi Indonesia justru menghadapi tantangan dari dalam. Perkembangannya yang pesat tidak selalu diiringi dengan kedewasaan dalam praktik. Alih-alih memperkuat kebersamaan, demokrasi kerap menjelma menjadi arena kompetisi yang keras dan tanpa arah.
Nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa perlahan tergerus. Sebagian elite politik bahkan cenderung mengadopsi praktik demokrasi yang liberal tanpa fondasi etika yang kuat—mengabaikan substansi demi kepentingan kekuasaan.
Akibatnya, wajah politik berubah. Aktivisme yang dahulu dilandasi idealisme kini bergeser menjadi transaksional. Politik tidak lagi dipandang sebagai pengabdian, melainkan sebagai profesi yang sarat kalkulasi untung-rugi.
Fenomena ini diperparah oleh dominasi uang dalam proses politik. Biaya demokrasi yang tinggi melahirkan praktik-praktik pragmatis, di mana kekuatan finansial menjadi penentu utama. Politik pun semakin identik dengan transaksi.
Kondisi seperti ini, lembaga perwakilan rakyat berisiko kehilangan marwahnya. Fungsi sebagai penyalur aspirasi publik tereduksi, tergantikan oleh kepentingan pribadi dan kelompok.
Pemikiran filsuf politik Jean-Jacques Rousseau menjadi relevan untuk diingat kembali: kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, dan demokrasi ideal menuntut partisipasi yang autentik, bukan sekadar prosedural.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih jauh dari cita-cita reformasi. Ironisnya, di tengah mahalnya biaya politik, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Di sinilah Idulfitri menemukan maknanya yang paling dalam. Hari kemenangan ini bukan hanya tentang kembali ke fitrah secara spiritual, tetapi juga panggilan untuk membangun kepekaan sosial.
Kepedulian terhadap sesama—terutama mereka yang lemah—harus menjadi bagian dari praktik berbangsa. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun melalui sistem dan institusi, tetapi juga melalui moralitas, empati, dan keikhlasan.
Merawat demokrasi, pada akhirnya, adalah merawat nilai. Dan Idulfitri memberi kita kesempatan untuk memulainya kembali—dari diri sendiri.
Jakarta, 22 Maret 2026
