HERALDMAKASSAR – Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang semakin solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel tercatat, pertumbuhan ekonomi Sulsel sepanjang tahun 2025 mencapai 5,43 persen (c-to-c), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,31 persen.
Pakar Ekonomi asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. H. Marsuki, DEA, Ph.D, menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif atas arah transformasi ekonomi Sulsel yang semakin matang dan terintegrasi.
“Data BPS yang baru dirilis menunjukkan perekonomian Sulsel secara umum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Ini menjadi indikasi positif bahwa secara statistik, ekonomi Sulsel mampu bertahan dan tumbuh di tengah membuncahnya ketidakpastian ekonomi global,” kata Prof Marsuki, Jumat (6/2/2026).
Prof Marsuki juga menyebutkan peran kebijakan prioritas dari Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, termasuk program Multi Years Project (MYP) senilai Rp3,7 triliun yang dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kebijakan ini terlihat nyata pada pembenahan infrastruktur konektivitas jalan lintas daerah, peningkatan layanan kesehatan, serta sektor pendidikan. Dampaknya cukup luas terhadap perbaikan indikator makro ekonomi Sulsel,” urainya.
Ia menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh proses transformasi struktural, dari ekonomi semi-tradisional menuju ekonomi yang lebih modern dan bernilai tambah tinggi.
Meski sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel dengan kontribusi sekitar 23 persen, Prof Marsuki menekankan wajah sektor ini telah banyak berubah melalui program hilirisasi.
“Produk-produk strategis seperti padi, rumput laut, hingga komoditas tambang kini tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi telah diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar,” jelasnya.
Transformasi tersebut juga diperkuat dengan penggunaan teknologi bibit unggul di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi dan jagung di daerah yang berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.
Selain sektor primer, peran sektor jasa dinilai semakin dominan dan bahkan menjadi penentu utama perekonomian Sulsel pada tahun 2025. Aktivasi sebagai hub ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang mendorong pesatnya sektor transportasi serta logistik.
Didukung oleh lembaga keuangan perbankan dan nonbank, serta percepatan digitalisasi keuangan, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya berkembang signifikan dan menopang perputaran ekonomi, khususnya pada sektor UMKM.
“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulsel ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, konsumsi non-rumah tangga, serta konsumsi pemerintah. Selain itu, peningkatan investasi dan ekspor komoditas unggulan turut memberikan kontribusi positif,” pungkasnya.
Kemiskinan di Sulsel Turun Konsisten Enam Tahun Terakhir
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, tingkat kemiskinan di Sulsel juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama enam tahun terakhir.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat, pada September 2025, persentase penduduk miskin Sulsel turun menjadi 7,43 persen atau sekitar 685,14 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang masih berada di angka 8,06 persen.
Penurunan kemiskinan ini dinilai sejalan dengan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Sulsel tercatat menurun dari 4,33 persen pada 2024 menjadi 4,21 persen pada 2025.
“Walaupun penurunannya relatif kecil, dampaknya cukup terasa terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja,” kata Prof Marsuki.
Selain itu, keberhasilan pengendalian inflasi juga menjadi faktor penting. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dinilai efektif dalam menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5-3,0 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Tak kalah penting, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini perbaikan tata kelola program bantuan sosial, mulai dari pendataan hingga distribusi yang lebih tepat sasaran, turut mempercepat penurunan kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Terlebih, lanjutnya, penurunan kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang terarah baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai penguatan sektor produktif, peningkatan kualitas infrastruktur, ekonomi, sosial serta berbagai program yang tepat sasaran.
“Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang terkendali, serta program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran, Sulsel berada pada jalur yang cukup baik untuk terus menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” tandas Prof Marsuki.
