MAKASSAR – Upaya percepatan pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 Agustus lalu mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025), untuk meninjau langsung kondisi pascakebakaran.
Kehadiran Dirjen Dewi bersama rombongan pejabat Kementerian PU disambut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekwan Andi Rahmat Mappatoba, serta jajaran SKPD teknis terkait.
Dewi menyampaikan, dari hasil kajian awal, ada dua masa bangunan yang terdampak kebakaran. Gedung utama yang dibangun tahun 1986 mengalami kerusakan berat dan direkomendasikan untuk direkonstruksi total, sementara gedung tambahan yang baru dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan sehingga cukup direhabilitasi.
“Bangunan lama yang diresmikan tahun 1986 usianya sudah lebih dari 40 tahun. Secara struktur sebagian mungkin masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat. Untuk itu, kami mengusulkan rekonstruksi penuh sesuai usulan Pak Wali,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, standar bangunan era 1980-an berbeda jauh dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengamanan kebakaran. Karena itu, pembangunan ulang menjadi solusi terbaik agar gedung DPRD lebih aman dan representatif.
Mengenai pembiayaan, Kementerian PU masih melakukan perhitungan ulang. Estimasi awal rehabilitasi sebelumnya diperkirakan Rp50–55 miliar. Namun, jika opsi rekonstruksi total diputuskan, kebutuhan anggaran akan meningkat. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih modern dan sesuai kaidah konstruksi terbaru.
“Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga penyesuaian skala gempa. Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” ujar Munafri.
Dirjen Dewi menargetkan, rehabilitasi gedung tambahan yang terdampak ringan dapat selesai pada Desember 2025, sehingga awal 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Sementara itu, proses rekonstruksi gedung lama akan dimulai setelah kajian teknis dan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset lama, tuntas.
Kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam memastikan percepatan pemulihan fasilitas wakil rakyat Makassar pascatragedi kebakaran.
