MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Makassar Tahun 2025, Senin (21/7/2025), di Ballroom Government Center.
Selain membahas arah kebijakan, kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi penting dalam menyamakan persepsi lintas sektor terkait pelaporan kinerja TPPS, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pengendalian stunting di daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas PP & KB Kota Makassar, Dr. Andi Irwan Bangsawan, M.Si, yang sekaligus menjadi narasumber pertama. Pemateri kedua hadir dari Provinsi Sulsel, yakni Kepala Dinas P3A dan DALDUK KB, Hj. Andi Mirna, S.H, yang membawakan materi “Mekanisme Pelaporan TPPS.”
Pelaporan: Instrumen Penting Pemantauan Program
Dalam paparannya, Hj. Andi Mirna menekankan bahwa pelaporan TPPS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana vital untuk memastikan keberlangsungan program dan efektivitas intervensi di lapangan.
“Tanpa pelaporan yang akurat dan tepat waktu, kita tidak bisa melihat di mana intervensi berhasil dan di mana perlu diperbaiki. Laporan juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi dan nasional,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dr. A. Irwan Bangsawan mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu data untuk aktif berkolaborasi dalam penyusunan laporan semester I. Ia menegaskan pentingnya data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar pemantauan progres program.
“Monitoring yang efektif hanya bisa dilakukan jika laporan disusun secara berkala dan menyeluruh. Ini juga bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai anggota TPPS,” ungkap Irwan.
Dorong Partisipasi dari Tingkat Kota Hingga RT/RW
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para kepala bidang DPPKB Makassar, perwakilan SKPD terkait, seluruh camat atau yang mewakili, kepala UPT KB, serta penyuluh KB se-Kota Makassar. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai elemen mulai dari tingkat kebijakan hingga pelaksana di akar rumput.
Kepala Dinas PP & KB juga menekankan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui strategi kolaboratif, termasuk integrasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberdayaan masyarakat dalam perubahan perilaku gizi dan kesehatan keluarga.
Stunting Menurun, Target Masih Jauh
Meski angka prevalensi stunting Kota Makassar mengalami penurunan dari 25,6% menjadi 22,9% (berdasarkan SSGI 2024), tantangan masih besar untuk mencapai target RPJMD 18%.
Dengan dukungan seluruh stakeholder, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat menciptakan generasi bebas stunting yang sehat, produktif, dan berkualitas di masa depan.
