MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan tantangan kependudukan jangka panjang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar Workshop Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), bertempat di Hotel M Regency, Makassar, pada Jumat (18/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala UPT KB se-Kota Makassar, para penyuluh, perwakilan SKPD lintas sektor, serta Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kota Makassar. Workshop dibuka langsung oleh Kepala DPPKB Kota Makassar, Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si, didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) DPPKB Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Irwan menegaskan bahwa GDPK bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPKB semata, melainkan merupakan kerja kolaboratif yang harus melibatkan seluruh sektor. “GDPK adalah panduan strategis pembangunan kependudukan yang memuat lima pilar utama: kuantitas, kualitas, mobilitas, data dan informasi, serta penataan persebaran penduduk. Dokumen ini wajib dimaknai dan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Irwan.
Irwan juga berharap kegiatan workshop ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait urgensi GDPK, serta bagaimana dokumen ini dapat digunakan secara nyata dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di OPD masing-masing.
“Kami ingin GDPK Kota Makassar menjadi instrumen yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si sendiri selaku Kepala DPPKB Kota Makassar, dan Dr. Irvan Roberto, S.Sos., M.Kom, Penata KKBPK dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya membahas secara komprehensif peran strategis GDPK dalam menjawab tantangan pembangunan kependudukan daerah serta pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat arah pembangunan berbasis data kependudukan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di masa kini dan masa depan.
