HERALDMAKASSAR – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) berkomitmen mengembalikan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berbasis wilayah.
Langkah ini menjadi bagian dari visi dan misi pasangan nomor urut 2 tersebut dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip good government dan clean government, yang akan didukung dengan sistem digitalisasi.
Juru bicara pasangan Sehati, Iwan Garuda mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah hingga ke jenjang tertinggi seperti Sekretaris Daerah (Sekda).
Menurutnya, pemilihan RT dan RW harus dilakukan dengan sistem meritokrasi yang transparan, di mana seluruh anggota masyarakat berhak memilih pemimpin di lingkungan mereka.
“Masyarakat harus tahu siapa yang mereka pilih, karena RT dan RW mendapatkan insentif dari pemerintah yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, mereka harus dipilih secara demokratis atau melalui musyawarah mufakat,” ujar Iwan Garuda, Selasa (22/10/2024).
Dia menambahkan bahwa RT hanya mengelola sekitar 60 hingga 90 rumah, sehingga masyarakat di tingkat tersebut dapat berdiskusi dan bersepakat untuk memilih pemimpin yang mampu melayani mereka.
Begitu pula di tingkat RW, di mana biasanya terdapat 9 hingga 12 RT yang memiliki hak untuk memilih ketua RW.
Menurut Iwan, hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kendali atas pemimpin mereka dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja RT dan RW yang tidak melayani masyarakat dengan baik.
“Politisasi RT dan RW tidak boleh lagi terjadi. Ini harus menjadi forum yang benar-benar demokratis dan berorientasi pada pelayanan,” pungkas Iwan.
Pasangan Seto-Rezki juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan RT/RW jika terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Duet muda dan berpengalaman ini berencana menaikkan insentif RT RW hingga Rp2 juta per bulan.
Seto mengatakan, selama ini peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ke depan, akurasi data penduduk, termasuk data orang miskin, akan diawasi oleh mereka.
“RT/RW akan menjadi pengawas terkait kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan, dan insentif yang besar akan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya,” kata Seto yang lahir 40 tahun silam.
Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini optimis rencana ini bakal terealisasi mengingat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar akan mampu menembus angka Rp2 triliun di tahun mendatang.
Salah satu faktor yang mendukung optimisme ini adalah kebijakan pemerintah pusat terkait penyerahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebesar 70 persen kepada kabupaten/kota, sementara 30 persen lainnya dikelola oleh provinsi.
“Kami percaya dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pajak kendaraan bermotor, PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun. Selain itu, kami akan mengimplementasikan sistem digitalisasi secara menyeluruh untuk menutup kebocoran PAD, termasuk pada sektor parkir dan pajak restoran,” ujar Seto.
Sebagai bagian dari rencana digitalisasi, Seto menyebutkan akan menerapkan sistem digital dalam pengelolaan parkir yang dinilai berpotensi menghasilkan pendapatan lebih dari Rp1 triliun.
Selain itu, ia juga berjanji untuk merasionalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sistem zonasi yang dinilai belum akurat. (*)
