HERALDMAKASSAR – Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin, menawarkan sederet solusi untuk warga Makassar, khususnya yang ada di Kecamatan Tamalanrea.
Pria yang akrab disapa Appi itu mengaku, jika dirinya diberi amanah untuk menjadi Wali Kota Makassar, maka berbagai persoalan akan segera ditangani. Mulai dari hal-hal vital yang mendasar sampai pada ranah hiburan dan ekonomi kreatif.
Hal pertama yang dia gaungkan adalah persoalan subsidi retribusi sampah. Kata dia, masyarakat yang berada dalam taraf ekonomi menengah ke bawah tidak perlu lagi memudingkan iuran sampah, sebab akan digratiskan oleh pemerintah.
”Masalah sampah harus tuntas, dan ibu-ibu semua tidak perlu lagi bayar iuran. Rp25 ribu itu memang terlihat kecil bagi segelintir orang, tetapi sangat terasa bagi masyarakat kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD II Golkar Makassar itu juga menegaskan persoalan pendataan ulang warga Kota Makassar. Ini dimaksudkan agar setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah bisa tepat sasaran.
”Termasuk juga lapangan pekerjaan. Kami tentu akan prioritaskan masyarakat Kota Makassar dulu. Untuk apa kita ambil orang luar, kalau ada orang Makassar yang mampu di bidang-bidang tersebut,” lanjutnya.
Selain itu, dia juga membeberkan mengenai persoalan air bersih. Dia mengaku tidak akan lagi melihat antrean jerigen di tepi jalan, hanya karena persoalan air yang tidak bisa diakses masyarakat di musim kemarau.
Kemudian masalah pendidikan. Kata dia, semua anak sekolah harus bisa mendapatkan seragam gratis yang layak dari pemerintah. Sebab menurutnya, setiap ajaran baru selalu ada beban biaya seragam bagi orang tua.
”Sekolahnya kan sudah gratis, tetapi kita juga mau anak-anak dapat seragam yang layak dan itu akan ditanggung oleh pemerintah. Kita tidak mau lagi ada anak tidak sekolah hanya karena masalah seragam,” ungkapnya.
Selanjutnya, Appi menawarkan keterlubatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dia menegaskan, jika nanti terpilih menjadi wali kota, maka akses bertemu masyarakat tidak boleh terhalang oleh administrasi saja.
”Seharusnya wali kota itu tahu diri. Harus lebih banyak bertemu warga dibanding di kantor. Masalah administrasi kan ada dinas dan sebagainya, maka bertemu warga adalah jalan paling tepat untuk mengetahui problem sosial yang ada,” tuturnya.
Eks CEO PSM Makassar itu juga menegaskan, sudah waktunya Makassar memiliki staion sendiri. Dia memastikan, jika terpilih menjadi wali kota maka stadion akan menjadi milik pemerintah juga. Sehingga, pengelolaannya bisa melibatkan masyarakat secara langsung.
”Kemarin kan PSM dikelola perusahaan. Nanti, kalau Pemkot sudah punya kewenangan, maka saya pastikan masyarakat Bitingkanaya ada yang terlibat di dalamnya,” tegasnya.
