HERALDMAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar sidang terbuka luar biasa dalam rangka pengukuhan guru besar, di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Rabu (25/10/2023).
Guru besar yang dikukuhkan, yaitu Prof. Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si sebagai profesor dalam bidang kebijakan publik dengan judul “Advocation Coalition Framework dalam Perubahan Kebijakan Publik”.
Pengukuhan dipimpin langsung Rektor UNM Prof Husain Syam, dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa sekaligus memberikan testimoni pengukuhan profesor, para Wakil Rektor UNM, Dekan, guru besar, dosen, dan ratusan tamu undangan.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof Andi Aslinda menyampaikan kebijakan publik seringkali diartikan sebagai sebuah aksi yang dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi dan mengelola kepentingan.
“Saat ini kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya,” jelas Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) ini.
Sementara itu, Rektor UNM, Prof Husain Syam usai mengukuhkan Prof Andi Aslinda menyampaikan pengukuhan kali ini sungguh luar biasa karena Prof Aslinda salah satu calon dari puluhan calon guru besar di UNM yang berani maju.
“Prof Aslinda ini adalah guru besar yang ke-162 dikukuhkan sebagai profesor di UNM, jadi masih ada kurang lebih 40-an yang belum dikukuhkan nanti kita akan lakukan secara bergilir,” ujarnya.
Olehnya itu, Prof Husain Syam berharap agar ide dan pikiran yang lahir dari Prof Andi Aslinda sangat dibutuhkan di UNM dalam membantu pemerintah menghadirkan gagasan kebijakan publik.
“Perlu saya sampaikan gelar ini tidak langsung dicapai, ada proses yang membutuhkan waktu panjang. Saya selaku Rektor dengan pencapaian guru besar ini juga mendorong semangat pada dosen lain dalam mempersiapkan diri menuju gelar profesor,” ungkap PHS sapaan akrab Rektor dua periode ini.
Pengukuhan ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh diantaranya, Muh Jafar Hafsah, Kepala Kantor Konsuler Jepang, Bupati Wajo, Bupati Maros, Bupati Pangkep, Dandim Makassar, Sekda Halmahera Barat dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
