MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, melantik empat Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Sulsel. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 26 September 2023.
Mereka yang dilantik masing-masing Asrul Sani sebagai Pj Wali Kota Palopo, Andi Islamuddin sebagai Pj Bupati Bone, Andi Abubakar sebagai Pj Bupati Bantaeng, dan TR Fahsul Falah sebagai Pj Bupati Sinjai.
Kepada empat pejabat kepala daerah yang baru-baru dilantik, Bahtiar meminta agar bekerja keras berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo. Apalagi, waktu menjabat sangat singkat dengan anggaran yang terbatas.
“Selamat kepada seluruh Penjabat Bupati Bone, Bantaeng, Sinjai dan Penjabat Wali Kota Palopo. Bekerja dengan baik dan tegak lurus pada merah putih,” tegas Bahtiar.
“Ini bukan sekedar main-main bukan sekedar menunjuk, tapi yang menunjuk Bapak semua adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Tidak ada waktu untuk main-main, langsung tancap gas dan kerja, waktu kita sedikit, anggaran terbatas,” sambungnya.
Menurut Dirjen Politik Pemerintah Umum Kemendagri itu, masa jabatan seluruh Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota merupakan masa transisi demokrasi di bangsa ini.
“Jangan seperti punggawa (Raja) yang semua mau didatangi, tapi turun temui masyarakat. Ini adalah masa transisi demokrasi Indonesia. Tugasnya menyukseskan Pemilu, jaga inflasi dan jaga investasi,” ungkapnya.
Bahtiar mengingatkan, tugas para Penjabat Kepala Daerah untuk menyukseskan Pemilu dan pastikan anggaran cukup untuk melaksanakan Pilkada.
“Harus dialokasikan 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024 nanti, harus dilakukan. Kalau tidak, saya tidak mau tanda tangan,” tegasnya.
Lebih jauh dirinya menjelaskan, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang antara Rusia vs Ukraina, kemudian soal kekeringan dan dilanjutkan El Nino yang melanda daerah, khususnya di Sulsel saat ini.
“Untuk itu harus ada kesiapan kita soal makanan. Makanya perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, melakukan cek inflasinya. Malu kita kalau soal makanan tidak cukup, kalau ada penimbunan lakukan penindakan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota wajib bekerja keras tangani stunting. Apalagi saat ini angka stunting di Sulsel 27 persen. Untuk itu, melalui kerjasama semua stakeholder menuju angka nol, bukan 14 persen.
“Kemudian soal stunting, 78 tahun kita merdeka tapi kita masih ada stunting. Kita di Sulsel 27 persen, kita harus kerja sampai nol, bukan hanya 14 persen. Sudah kering ditimpa El Nino, kita harus kerja keras bukan hanya sekedar kerja manual. Tata kelola pemerintahan tidak boleh kerja biasa-biasa saja, tapi harus kerja keras,” pungkasnya. (*)
