HERALDMAKASSAR – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari Partai Golkar, Warni Saharuddin bertekad akan memperjuangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar.
Sebab selama ini, kata Warni, kehadiran para UMKM khususnya yang ada di lorong-lorong masih kurang mendapat perhatian atau penyambung aspirasi ke pemerintah terkait industri yang digarap.
Karena itu, Warni Saharuddin yang juga Bacaleg Golkar Dapil 1 Makassar (Kecamatan Rappocini, Ujung Pandang dan Makassar) bakal memperjuangkan aspirasi tersebut demi bangkitnya UMKM.
Menurutnya, banyak potensi di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM agar bisa berkembang dengan baik seperti di sektor kuliner, fashion, kesenian dan sektor lainnya.
“Kebanyakan para pelaku usaha kita tidak tercover oleh dukungan pemerintah, padahal selama ini jika mereka mau dikembangkan, maka taraf ekonomi mereka akan meningkat serta kurangnya angka pengangguran,” ujar Warni, Senin (26/6/2023).
Warni menjelaskan di era digital saat ini yang harus dibenahi adalah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan digitalisasi. Selain itu, membangun mindset wirausaha pelaku UMKM.
“Disamping pemerintah juga menyiapkan anggaran dan dana hibah UMKM, langkah berikutnya setelah diberikan bantuan, yang perlu dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha,” jelasnya.
“Karena kita ingin kedepan para UMKM khususnya yang ada di lorong-lorong ini, mereka bisa lebih mandiri. Seperti kuliner, saya kira akan lebih baik jika standar konsumsi anak-anak lebih higienis dengan hasil produk mereka sendiri,” tambah Pimcam Golkar Ujung Pandang ini.
Hasil UMKM itu akan dikurasi sehingga bisa di masukan ke retail seperti saat ini sudah ada di supermarket, Carrefour dan ada di toko besar lainnya.
Apalagi, menurut Warni, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap memfasilitasi pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dengan syarat, pelaku usaha dan industri betul-betul serius menjalankan wirausaha baik itu secara administratif hingga produk yang akan dihasilkan mampu menjadi UMKM mandiri.
Begitu juga bantuan UMKM terdapat di 11 kementerian lewat SKPD terkait bisa membantu untuk pendampingan.
“Yang paling penting juga bagaimana pelaku usaha itu sendiri sudah mendaftarkan produknya di HKI ataupun sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB),” lanjut Warni.
“Insya Allah jika ada masyarakat yang serius mengembangkan UMKM-nya kami siap membantu. Mari bersama pemerintah setempat bersinergi dengan masyarakat dan para pelaku usaha,” pungkasnya.
