HERALDMAKASSAR – DPRD Kota Makassar akan memediasi penyelesaian polemik pembangunan jalur kereta api (KA) yang melintasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihak yang terlibat dalam akan duduk bersama membahas polemik desain KA dibuat rel darat (at grade) ataukah melayang (elevated).
“Memang persoalan yang saya lihat lebih ke elevated dan landed. Kalau Pemerintah Kota mau kepada elevated, sedangkan pihak BPKA mau landed,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali dalam keterangannya.
Makanya Pemkot Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel akan dipertemukan. Pemprov Sulsel juga akan didudukkan bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas kisruh desain rel KA di Makassar yang direncanakan pekan ini.
“Inikan saling sahut menyahut antara Pemerintah Kota dan Balai, ada Pemprov juga. Kalau saya ini harus dipanggil RDP, harus dihadirkan pihak Balai, Pemkot, Pemprov, supaya kita tahu apa yang sebenarnya,” ujar Adi Rasyid Ali.
Dirinya tidak menampik Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel kekeh dengan konsep desain masing-masing. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ngotot ingin jalur rel KA dibuat elevated, sementara BPKA Sulsel sejak awal sudah menetapkan jalur rel di darat atau at grade.
“Jangan sampai balai benar, kenapa begitu (dibuat at grade) karena pedomannya begini, dokumennya begini, desain tata ruang site plan-nya dari awal begini, karena anggarannya seperti ini. Atau bisa jadi Pemkot yang bener, kita belum tahu,” urai dia.
Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan, kedua belah pihak yang berpolemik harus dipertemukan. Kisruh pembangunan rel KA di Makassar jangan sampai berkepanjangan.
“Iya duduk bersama tidak usah ribut-ribut, kita duduk bersama, diskusinya dalam ruangan dan kita akan panggil tenaga ahli tata ruang. Kita akan panggil pakar transportasi yang memang independen untuk menilai,” ucapnya.
Ara menegaskan agar semua pihak dalam hal ini pengambil kebijakan bisa hadir dalam RDP ini. Kedua konsep soal rel KA di Makassar mesti diuji agar masalahnya bisa diketahui.
“Kita akan uji itu etika RDP. Kita akan uji kebenaran konsep yang ditawarkan Pak Danny yang tawarkan elevated. Itu nanti kita akan uji di rapat dengar pendapat dengan balai dan Pemprov. Kita mau semua hadir. Kita mau lihat apa masalahnya,” tegas Ara.
Sementara Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulawesi Selatan, Haris Djalante menilai rel kereta api elevated memang lebih ramah lingkungan, dibanding at grade.
“Ketika saya ditanya bagaimana (rel kereta api) elevated dan at grade, saya kira dari sisi lingkungan memang lebih ramah lingkungan elevated,” ujar Haris.
Namun dia menekankan agar persoalan polemik pembangunan kereta api ini mesti dibahas bersama-sama. Utamanya titik-titik lokasi rel kereta api yang akan melintasi Kota Makassar.
“Dia harus ditahu di mana nanti dia berpapasan dengan jalan infrastrukturnya. Itu harus ditahu semua sehingga kita prediksi dampaknya,” tuturnya.
Menurut Haris, kekhawatiran Wali Kota Makassar Danny Pomanto terkait ancaman banjir ketika rel dibuat at grade merupakan hal yang wajar.
“Pak Danny saya kira dalam posisi kehati-hatian. Wajar, karena beliau wali kota,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel Andi Amanna Gappa menuturkan perencanaan kereta api ke Makassar tidak pernah diubah. Sejak awal proyek ini berjalan, desain kereta api ke arah Makassar memang direncanakan at grade atau di darat.
“Jadi kita tidak pernah mengubah desain. Kenapa desainnya at grade, karena kita lihat ruang bebasnya. Jalur ke Makassar belum masuk ke dalam kota,” tutur Amanna Gappa.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto diketahui menginginkan jalur kereta api Makassar dibuat melayang (elevated). Danny tidak setuju jalurnya dibuat di darat (at grade) sesuai dengan rencana BPKA Sulsel karena dianggap melanggar tata ruang.
“Saya anggap kereta api kalau at grade itu salah desain, termasuk penentuan yang tidak pas. Saya tidak mau dirusak ini tata ruang kota,” kata Danny, Jumat (15/7).(*)
