HERALDMAKASSAR.COM – Polemik penunjukan Pj RT/RW secara tiba-tiba oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, kini berbuntut aksi penolakan oleh sejumlah RT/RW yang digantikan oleh Pj karena masa jabatannya sudah berakhir, bukan dengan pemilihan langsung.
Hal itu juga menyusul adanya sejumlah mantan ketua RT/RW menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Makassar, pada Selasa (15/3/2022). Mereka mengaku keberatan atas keputusan pemerintah digantikan oleh Pj.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah mengatakan sebagai wakil rakyat sudah selayaknya menerima aspirasi masyarakat.
“Tuntutan mereka adalah meminta kepada Walikota untuk diadakan pemilihan (RT/RW) langsung, dan kami sebagai anggota DPRD adalah kewajiban meneruskan agar sampai ke Pak Walikota bahwa ada pendapat masuk seperti ini,” ujarnya.
Muchlis Misbah juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Makassar, tidak dalam posisi sebagai pengambil kebijakan terkait aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah mantan ketua RT/RW.
“Kami sebagai penyambung lidah rakyat apapun usulan atau aspirasi yang masuk kami tampung dan meneruskan kepada pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali,” ucap Legislator dari Partai Hanura ini.
“Kalau saya tidak bisa tolak adanya Pj, tapi saya memang sepakat dan setuju kalau pemilihan langsung. Kenapa? Itu betul-betul suara dari masyarakat dengan mufakat, jadi tidak ada yang tercederai kalau diakhiri dengan musyawarah,” tambahnya.
Kendati demikian, Anggota Komisi C DPRD Makassar ini memberikan solusi agar polemik tersebut tidak berbuntut panjang. Karena, kata dia, para RT RW yang diganti tidak mempersoalkan pergantian dirinya dan tidak merasa keberatan soal pergantian masa jabatan berakhir, yang dipersoalkan adalah mekanisme pergantian melalui penunjukan langsung bukan secara pemilihan langsung.
“Menurut saya, solusinya yaitu meminta kepada Walikota untuk siapkan pemilu raya dan meminta kepada RT/RW lama dan yang baru ditunjuk sebagai Pj agar bertarung dalam pemilihan langsung,” cetusnya.
“Karena kenapa? Polemik ini tidak akan panjang kalau Pak Walikota mengambil sikap untuk segera menentukan waktu beberapa bulan ke depan untuk dilakukan pemilu raya,” pungkas Muchlis Misbah.
