HERALDMAKASSAR.COM – Monitoring Evaluasi (Monev) yang dilakukan DPRD Makassar telah dilakukan sepekan lalu.
Sejumlah OPD melaporkan minimnya realisasi pada triwulan kedua tahun 2021.
Salah satunya, Unit Layanan dan Pengadaan (ULP). Mitra komisi C ini melaporkan, realisasi tender hingga memasuki triwulan ketiga dilaporkan masih sangat minim baru mencapai 19,6% dari total 535 paket yang akan dilelang tahun ini.
Sementara, penganggaran sudah memasuki triwulan ketiga. Hal ini kemudian berpotensi membuat sejumlah program proyek tidak bisa rampung hingga akhir tahun.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengatakan dapat memaklumi kondisi minimnya realisasi tahun ini, dimana pemkot masih tersandung pada persoalan keuangan.
“Selain itu,pemerintah kota bersama DPRD juga masih menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga nantinya masih harus disesuaikan agar bisa sejalan dengan rancangan tersebut. Dia (ULP) menargetkan realisasi paling tidak bisa digenjot pada September mendatang,” kata Abdi, saat ditemui, Senin (26/7) kemarin.
Dengan kondisi ini, kata legislator Demokrat itu berharap pada bulan September mendatang semua sudah sesuai dengan target bisa tercapai 50%.
“Tapi semua SKPD itu sebenarnya sudah masukkan ke Sirup, sisa mereka mendorong nanti,” lanjutnya.
Disisi lain, Sekretaris DPC Demokrat Makassar ini menambahkan, proyek krusial nantinya tinggal didorong melalui tender bersyarat.
sehingga pengerjaannya dapat langsung berlanjut kendati sudah menyeberang di tahun 2022.
“Kita contoh kemarin yang tanjung bunga, kontrak mereka cuma sampai di bulan Desember, begitu selesai Desember berapa bobot pekerjaan yang selesai itu stop sampai di situ. Kita berharap sesuai aturan mudah-mudahan ada beberapa paket itu tender bersyarat jadi bisa menyeberang tahun, dan memang memungkinkan kan diatur lewat Permen PU juga,” katanya.
Sementara itu, Kabag ULP Pemkot Makassar, Fuad Azis mengatakan minimnya Realisasi tender tahun ini disebabkan karena faktor pandemi Covid-19.
Selain itu, kata dia OPD lainnya masih berkutik pada persoalan sistem informasi rencana pengadaan.
“Yang mana di bulan dua itu sudah selesai 100% tinggal bagaimana model pendampingan,” ujarnya
Dia mengaku realisasi dibandingkan situasi normal pada bulan yang sama, biasanya sudah mencapai 40 hingga 50%. Meski masih minim dirinya optimis target realisasi dapat dikejar pada dua bulan ke depan.
Fuad mengatakan akan mulai menerapkan sistem jemput bola ke SKPD terkait untuk menggenjot realisasinya.
“Yang sudah selesai itu adalah baru yang hibah, mulai dari pelaksanaan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, rehab Kantor Denpom dan pembangunan Rumah Jabatan Kapolres, itu sudah jalan. Untuk percepat tender ini kita akan lakukan sistem jemput bola ke SKPD masing-masing,” tutupnya.
