HERALDMAKASSAR – Guna mengantisipasi lonjakan kasus corona, Walikota Makassar berencana menerapkan lockdown semua tempat usaha, khusus malam minggu.
Menurut Danny, jika kasus positif menembus angka 50 dalam sehari. makan mulai dari tempat usaha, hingga resepsi pernikahan bakal ditiadakan.
“Begitu dia (yang terkonfirmasi positif) lewat sampai 50 orang, maka saya akan lakukan hal-hal drastis demi keselamatan Kota Makassar. Di antaranya, saya bisa lockdown malam saja, malam Minggu, dan malam Sabtu. Bukan lockdown jam malam, tapi lockdown tempat usaha, tempat perkawinan,” ucap Danny, Senin (21/06/2021).
“Tidak ada acara kalau malam. Kalau siang, silakan dengan protokol kesehatan ketat,” tegasnya.
Danny menjelaskan dirinya enggan menarik rem darurat untuk melakukan lockdown secara keseluruhan. Alasannya, kebijakan itu bukan hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga masyarakat secara umum.
“Ekonomi bisa tengkurap lagi kalau kita ambil kebijakan itu,” ujarnya.
Lebih jauh, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak pemerintah daerah, khususnya yang wilayahnya mengalami kenaikan kasus secara signifikan agar menyempurnakan strategi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sebagai upaya memutus rantai penularan.
Ketua Umum PB IDI, Daeng M. Faqih meminta agar kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas diterapkan guna mencegah kolaps-nya pelayanan kesehatan.
“Memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja membantu perawatan pasien Covid-19 agar tidak mudah terinfeksi sehingga dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan terhadap pasien Covid-19 tetap berlangsung,” terangnya.
Selain itu, vaksinasi massal juga terus didorong dan memperluas upaya tracing dan testing pada semua kelompok umur termasuk anak-anak. Serta yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap kedisplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“Meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum,” pungkasnya.
