HERALDMAKASSAR.COM – Langkah Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto tak main-main.
Pasalnya, begitu banyak kepala sekolah baik ditingkat SD hingga SMP yang tidak bekerja secara profesional, hingga tidak mencerminkan sikap selaku tenaga pendidik.
Olehnya, Danny Pomanto bakal memangkas setidaknya 20 persen struktur Kepala Sekolah (Kasek).
Dan, hal tersebut mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir.
Langkah Danny mengambil kebijakan memangkas kasek sebesar 20 persen dinilai tepat.
Legislator Golkar itu menanggapi sebuah upaya yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Kalau hal itu harus dilakukan silahkan saja selama untuk peningkatan kualitas layanan kepada rakyat dan peningkatan mutu pendidikan kita. Terpenting untuk kesejahteraan tenaga pendidik kita,” kata Wahab.
Kendati demikian, Demisioner Sekertaris DPD II Golkar Makassar itu beranggap tak semua kepala sekolah memiliki itikad tidak baik.
“Sebab, ada pula kepala sekolah yang bekerja maksimal. Sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara terperinci,” ujarnya.
Sehingga, sambung Wahab tentunya ada yang baik dan sempurna dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
Namun, disisi lain tak jarang ada yang tak profesional.
Senada, Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba. Neilma menegaskan tidak akan mentorelir sikap kepala sekolah yang menunjukkan itikad tidak baik.
“Sangat tidak dibenarkan sebagai aparat. Nanti kita usut siapa mereka secara detail. Terutama jejak digital itu bisa kita dapatkan,” tutur Neilma.
Selain, kata dia, beberapa laporan juga telah masuk di Disdik.
Ada kasek yang justru tidak mengedepankan sikap pelayanan. Sulit ditemui hanya untuk tanda tangan.
“Kasek kita sampai dicari-cari siswa hanya untuk tanda tangan. Belum lagi kita temukan sekolah yang sangat gersang. Kita beri teguran, apalagi kita sudah mau sekolah tatap muka,” ucap dia.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto secara tegas memberikan rapor merah kepada beberapa kasek di Kota Makassar, baik tingkat SD maupun SMP.
Menurut dia, pemangkasan ini bagian dari resetting, penilaian itu juga dilakukan tidak secara sepihak namun melalui proses peniaian yang matang.
“Kami tidak asal pangkas. Ada penilaian dimana kita menggantinya. Salah satunya jejak digital mereka di media sosial,” kata Danny.
Dia menyampaikan dari hasil penelusuran ada beberapa kepala sekolah yang secara terang-terangan tidak menunjukkan itikad baik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
Bahkan, kata dia, ada juga pihak yang bahkan menyerang secara personal.
Kata dia, kasek yang terjaring sementara dievaluasi. Danny tidak ingin gegabah dan salah langkah. Jelasnya, pemangkasan itu akan diumumkan setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021.
“Itu semua nanti yang akan kita ganti. Jadi sekitar 20%. Sekarang ini, nama-nama yang kita evaluasi masih berproses dan dimumkan nanti setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB),” ucap dia.
