HERALDMAKASSAR.COM – Plt. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah di Sulsel termasuk Provinsi sulsel sendiri sesuai visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.
Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5/4.
Andi Sudirman Sulaiman juga mengatakan setiap kebijakan arahnya top – down tetapi pelaksanaanya bottom – up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.
“Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” tuturnya.
Plt Gubernur Sulsel mengatakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi side by side serta Sinergi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.
“Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama,” ucapnya.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang di atas nasional diakhir tahun 2020. Dipengaruhi berbagai sektor, dan yang paling tinggi sharing pertumbuhannya adalah pertanian dan kelautan.
“Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi,” paparnya.
Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.
“Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakkan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini,” pungkasnya.
Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional.
” Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” tutupnya.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto Mengaku Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP.
” Pemda dari awal harus terkawal baik APIP maupun BPKP mulai dari perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan,” ucapnya.
Ia juga menekankan penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Serta APIP selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.
“Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah,” sebutnya.
Diketahui, Kegiatan yang juga di hadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kepala Perwakilan BPK Sulsel. mengangkat tema Pengawasan Intern BPK – Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel.
