HERALDMAKASSAR – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam posisi terancam. Ia bakal dikudeta dari kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Isu ini berhembus keras di internal Demokrat. Bahkan AHY mengaku, dirinya tidak percaya mengenai adanya oknum dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengambil alih kepemimpinan yang saat ini ia pegang. Namun, oknum pejabat pemerintah itu disebut oleh 8 orang kadernya.
“Awalnya, kami tidak menyebut nama tokoh begitu saya percaya ketika para pelapor yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu,” ujar AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2).
Namun demikian, AHY mengatakan ada setidaknya delapan saksi yang menyebut pengambil alihan kepemimpinan yang ia pegang adalah benar. Bahkan, delapan orang saksi tersebut telah bertemu pejabat pemerintahan.
“Delapan saksi mengatakan yang telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar pula rencana (pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat-Red),” katanya.
Karena itu, dengan adanya oknum dari pemerintahan tersebut ingin mengambil alih secara paksa, maka dirinya bersama dengan kader-kader Partai Demokrat siap mempertahankannya.
“Kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Kami yakin tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional manapun,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY mengatakan, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban. Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang akan mengganggu situasi nasional.
Sampai saat ini, JawaPos.com telah mengkonfirmasi dari pihak Istana mengenai adanya oknum dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepepimpinan Partai Demokrat. Namun sampai saat ini telpon ataupun pesan WhatsApp belum juga direspons.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.
“Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY.
AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.
Menurut AHY, gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.