Beranda Makassar KNPI Sinjai Buat Kegaduhan: DPD KNPI Sulsel Jangan Keluar Dari Aturan Organisasi

KNPI Sinjai Buat Kegaduhan: DPD KNPI Sulsel Jangan Keluar Dari Aturan Organisasi

HERALDMAKASSAR.COM – DPD KNPI Sinjai sudah membuat kegaduhan padahal belum musda Informasi yang beredar, DPD KNPI Sinjai berencana menghadirkan Arham Basmin pada gelaran musda DPD KNPI Sinjai bersama dengan Ketua DPD KNPI Sulsel Nurkanita Maruddani Kahfi, S.H. Keinginan tersebut sontak mendapat sorotan dari pengurus DPD KNPI Sulsel.

Saat dikonfirmasi via telpon, Ketua Bidang Hukum DPD KNPI Sulsel Muhammad Nur Salam membenarkan hal tersebut.

“Iya, memang benar DPD KNPI Sinjai berencana menghadirkan Arham dan Nurkanita pada kegiatan Musda KNPI Sinjai. Namun, hal tersebut sudah kami luruskan”

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa apa yang diinginkan oleh pengurus DPD KNPI Sinjai adalah hal yang baik. Namun, perlu dipahami bahwa apa yang diinginkan tersebut jelas bertentangan dengan aturan organisasi.

“Sebenarnya keinginan tersebut adalah hal yang baik. Namun, harus diingat bahwa dalam berorganisasi ada aturan main yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita bertindak sesuai keinginan sendiri. Apalagi kepengurusan DPD KNPI Sinjai itu kan warisan dari Kepengurusan DPD KNPI Sulsel sebelumnya dibawah komando Imran Eka Saputra yang saat ini dilanjutkan oleh Nurkanita Maruddani Kahfi. Selain itu, pengurus DPD KNPI Sinjai juga perlu tahu bahwa setiap Organisasi Kemasyarakatan itu nanti dianggap sah jika telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Vide Pasal 15 ayat 1 dan 3 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Jadi selama belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka organisasi itu adalah organisasi ilegal yang tidak boleh diakomodasi oleh KNPI. Kan Pemprov Sulsel juga sudah menkonfirmasi, makanya Kesbangpol Sulsel sudah mengeluarkan surat yang berisi penegasan atas keabsahan DPD KNPI Sulsel dibawah kepemimpinan Nurkanita Maruddani Kahfi. Jadi salah kaprah itu DPD KNPI Sinjai kalau mau mengakomodir KNPI lain selain yang sah dan telah diakui oleh pemerintah”

Saat ditanya, adakah sanksi jika hal ini tetap dilakukan. Muh. Nur Salam menyampaikan :

“Ohh….iya, pasti. Setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Namun, sebelum menjatuhkan sanksi kami selalu mengedepankan dialog dan musyawarah. Kami berharap DPD KNPI Sinjai bisa segera kembali ke jalan yang benar.