HERALDMAKASSAR – Janji calon walikota petahana Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi akan memberi insentif Rp 2 juta ke ketua RTRW, ditanggapi sinis Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar Farouk M Betta. Terlebih, insentif akan diberikan jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) capai Rp 2 triliun.
Menurut Aru, panggilan akrab Farouk M betta, strategi Danny-Fatma itu sama halnya menganggap warga kota Makassar sebagai” sapi perah”. Sebab, nanti jika terpilih, mantan Walikota Makassar itu, akan menggenjot PAD, dengan cara membebani rakyat dan pelaku usaha dengan berbagai pajak dan retribusi.
Sebelumnya, Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 1, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama) konsen pada kesejahteraan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).
Juru Bicara (Jubir) Adama Indira Milyasari Paramastuti mengatakan bukti konsen Adama pada kesejahteraan RT/RW, adanya dua program yang menyentuh langsung lapisan terbawah dari perpanjangtanganan Pemerintah Kota Makassar nantinya.
“Pertama menaikkan insentif RT/RW menjadi Rp 2 juta jika PAD (Pajak Asli Daerah) mencapai Rp 2 triliun,” ujar Indira via pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2020).
Menurut Aru, pola yang kembangkan Adama ini, hanya akan membebani rakyat yang makin susah hidupnya di masa pandemi ini. Seharusnya, Adama berpikir membuat program yang bisa membantu rakyat untuk bertahan hidup.
“Rakyat dan pelaku usaha pasti akan menjerit sebab mereka akan digenjot dengan setoran pajak,” ujar Aru.
Seharusnya, disaat Makassar masih terdampak pandemi, harus dipikirkan pola pendaptan daerah yang kreatif. Selain itu, tidak perlu memikirkan pembangunan infrastruktur dulu yang tidak mendesak.
“Saat ini, bagaimana rakyat bisa bertahan hidup dulu. Untuk apa bangun ini, bangun itu, tapi masih ada rakyat yang tidak bisa makan dengan layak, tidak bisa mengakses kesehatan dan pendidikan,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Makassar ini.
Menurut Aru, walikota ke depan jika tidak mampu memberikan pendapatan langsung ke masyarakat, yah minimal walikota kedepan mampu mengurangi beban masyarakat melalui pengurangan pajak, retribusi atau pendapatan lainnya.
“Karena tiga kedepan masa transisi pasca pandemi pemerintah harus hadir dan memanfaatkan APBD seefektif mungkin untuk kepentingan hidup masyarakat kecil, seperti UMKM bukan berfikir utk membangun A dan B apalagi berfikir meningkatkan PAD yang ujung-ujungbya membebani masyarakat degan Pajak retribusi yang jadi primadona tanpa ada usaha mendapatkan PAD yang lebih kreatif,” ujarnya.
(HM)
