HERALDMAKASSAR.COM – Kritik Erwin Aksa terhadap kepemimpinan Danny Pomanto selama menjabat Walikota Makassar kembali dilontarkan. Erwin menyebut, Danny sebagai walikota yang kebijakannya tidak berpihak ke masyarakat. Padahal, kebijakan itu menggunakan uang daerah alias APBD Kota Makassar.
“Lihat saja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bintang Lima, Apartemen Lorong, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batua, Pete-pete Smart, Halte Kapsul hingga tempat sampah gendang dua. Mana semua itu? Tidak ada kelihatan. Semuanya mangkrak! Tunjukkan saya proyek di era Danny yang tidak mangkrak,”tukas Ketua Tim Pemenangan Appi-Rahman ini, Jumat (6/11/2020).
Itu semua, sambung Erwin, karena Danny tidak cakap sebagai pemimpin. Saat menjabat walikota, Danny dianggap tidak membangun kinerja birokrat yang baik. Tidak membangun sistem pendapatan daerah yang baik. Yang tujuannya untuk menyejahterakan warganya.
“Padahal Makassar ini pusat sentra ekonomi di Indonesia timur. Tapi pertumbuhan ekonomi Makassar bukan karena peran pemerintahannya. Tapi peran pelaku-pelaku usahanya. Yang membangun di Makassar itu BUMN dan perusahaan swasta,”lanjut Erwin.
Jadi, lanjut Erwin, jika Danny mengklaim kemajuan ekonomi Makassar atas jasa dirinya, itu adalah halusinasi dan pembohongan publik. Kenyataanya, ulang Erwin, banyak program dan pembangunan di pemerintahan periode 2013-2018 yang mangkrak bahkan tidak terurus. Hanya pemborosan anggaran belaka.
“Karena programnya cenderung dibangun tanpa perhitungan yang matang dan pada akhirnya hanya terbengkalai,” ungkapnya.
Apartemen Lorong-nya Danny juga tak luput dari kritik. Menurut Erwin, Apartemen Lorong tidak ada dalam kosakata dan istilah PUPR. “Yang ada itu rusunawa atau rumah susun sewa. Atau rusunami atau rumah susun yang dimiliki. Program-program ini sudah banyak terjadi di beberapa kota dan berjalan sukses,” kata Erwin.
Ia mencontohkan, DKI Jakarta yang sudah membangun ribuan rusunawa. Bahkan sekarang rusunami dengan DP 0 persen. Tentunya, kata dia, masyarakat juga berharap bahwa di kota Makassar ada. Tetapi di era pemerintahan sebelumnya hanya angan-angan tanpa action.
“Kedepan, Pemerintah Kota Makassar sudah seharusnya memberi kelonggaran kepada investor, harus bisa memfasilitasi perizinan jangan dipersulit terutama di sektor industri. Dengan sistem begitu, perekonomian kota akan menggeliat, akan banyak serapan tenaga kerja. Karena angka pengangguran juga tinggi. Terlebih sejak pandemi Covid-19 menghantam tanah air,” sebut Ketua HIPMI 2008-2013 ini.
Soal tata kelola keuangan daerah pun, Erwin menganggap Danny gagal. Sebagai bukti, banyak kasus korupsi yang terjadi saat Danny walikota. “Saya ingat, dulu bosnya Gojek (Nadim Makarim) pernah menawarkan bantuan kepada Pemkot Makassar terkait pengelolaan sistem keuangan daerah yang berbasis teknolosi. Oleh Danny bukannya diterima, malah Nadim yang diceramahi. Padahal pemimpin itu juga harus mau mendengar. Jangan cuma mau didengar,”demikian Erwin.
