Beranda Politik Rahman Bando: Makassar Ini Ibukota Provinsi, Tak Boleh Lagi Ada Sekolah Bergiliran...

Rahman Bando: Makassar Ini Ibukota Provinsi, Tak Boleh Lagi Ada Sekolah Bergiliran Belajar

HERALDMAKASSAR.COM – Calon wakil wali kota Makassar, Abdul Rahman Bando, menegaskan, di Makassar seharusnya tak ada lagi sekolah yang memberlakukan jam belajar secara bergantian.

Hal itu ia utarakan saat mengetahui SD Negeri Pampang di Jl Pampang II, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, masih harus memakai sistem belajar secara bergantian lantaran kurangnya ruang kelas.

Menurut di kota Makassar ini harus jadi percontohan pada aspek pendidikan sebab berstatus sebagai ibukota Provinsi.

Olehnya itu jika nanti ia terpilih bersama Munafri Arifuddin sebagai wali kota akan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah yang masih kekurangan kelas.

“Ini di sini (SD Negeri Pampang) ternyata masih sif-sifan, kalau saja alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dimaksimalkan harusnya Makassar ini sebagai barometer pendidikan di Sulawesi Selatan. Ibukota Provinsi harusnya memenuhi standar dasar ini masih pagi sore dia, harusnya tidak ada lagi,” tegasnya saat berkunjung ke Pampang, Jumat (9/10/2020) kemarin.

Sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan kota Makassar, Rahman Bando tahu betul bahwa ada upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur pendidikan di Makassar.

Hanya saja menurutnya perlu sinergitas antara pimpinan dalam hal ini Wali kota yang memimpin dengan Dinas Pendidikan terkait alokasi anggaran.

“Untuk rinciannya saya tahu, kami punya planning bahwa untuk pendidikan di Makassar utamanya tingkat SD dan SMP itu bisa dikembangkan atau bisa ditambah jumlahnya supaya pendidikan kita secara kualitas bisa merata di setiap wilayah. Jangan lagi ada yang dibeda-bedakan,” tutupnya.

Sebelumnya Rahman Bando blusukan di wilayah Pampang dengan menyusuri lorong-lorong menyapa warga.

Dalam perjalanannya itu, sejumlah warga mengeluhkan berbagai persoalan mulai dari drainase hingga masalah fasilitas pendidikan yang belum memadahi.

“Anak-anak di sini waktu masih sekolah normal belum corona itu ada yang masuk pagi dan ada yang sore karena kurang kelas,” kata salah satu tokoh masyarakat Pampang, Abdullah.

Kepala Sekolah SD Negeri Pampang, Bonay Syam, membenarkan jika sekolah yang ia pimpin masih kekurangan kelas untuk menampung jumlah murid yang mencapai 400an orang.

“Dari 2018 kami ajukan penambahan ruang kelas tapi sampai sekarang belum terealisasi, kami sekarang punya tujuh ruang kelas sementara jumlah murid kami untuk SD di wilayah Pampang ini kami yang terbanyak jadi tiap kelas itu A dan B,” ucapnya.

Di Kelurahan Pampang sendiri terdapat empat SD berstatus negeri.

Padahal di wilayah ini termasuk salah satu kawasan padat penduduk sehingga jumlah anak usia sekolah tak semuanya tertampung di empat SD Negeri yang ada.(*)