HERALDMAKASSAR – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah memasuki Reses Masa Sidang III Tahun Anggaran 2019-2020. Dalam agenda ini, para legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengunjungi konstituen serta menerima aspirasi.
Hanya saja reses kali ini tampak berbeda dengan reses sebelumnya, seperti reses yang dilakukan, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin di tengah pandemi Covid-19 ini kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
Reses yang berlangsung Hotel Ramayana, Jalan Bawakaraeng itu jika bisa dilakukan hanya satu kali tatap muka dengan ratusan warga. Kali ini di tengah pendemi dibagi empat sesi, tiap sesi dibagi sekitar 40 orang dengan kapasitas ruangan 200 orang. Setiap warga yang datang memakai masker, cuci tangan, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan tetap memperhatikan jaga jarak sesuai dengan standar kesehatan Covid – 19.
Dalam reses itu bersama warga Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala banyak mempertanyakan terkait pembayaran BPJS Kesehatan dan penanganan covid 19 yang masih mewabah.
Daeng Baji misalnya seorang warga Tompo Balang mempertanyakan mensinyalir adanya bisnis dibalik Covid 19 ini, karena banyak pasien yang meninggal di rumah sakit harus di Makamkan dengan standar Covid.
Debbie Purnama Rusdi menanggapi hal tersebut menyampaikan agar warga jangan percaya hoax.
“Cermatiki itu informasi baik baik bu, karena banyak Hoax. Jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan OPD yang terkait, jadi tidak ada itu bu permainan bisnis dibalik Covid -19. Tapi itu memang sudah diatur anggaranya oleh pemerintah untuk membantu warga seperti pemakaman, jika ada meninggal karena Covid. Jadi kembali saya ingatkanki, jangan percaya itu Hoax” jelas Debbie Rusdin, Senin (15/06/2020).
Lanjut Anggota Komisi E DPRD Makassar ini menjelaskan untuk mencegah penularan Covid warga harus patuhi araturan pemerintan.
“Janganki cemas dengan wabah Corona ini, untuk memutus mata rantai corona ini yang perlu dilakukan adalah mari kita bersama – sama memeranginya dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jakar,” ucap Debbie Rusdin.
Hasan seorang karyawan suasta mengeluhkan mahalnya biaya rapid test tuntuk mengambil surat keterangan sehat. Lurah Tompo Balang, Ahmad Abdullah yang turut hadir menjelaskan bahwa untuk Rapid test umum tetap dibebankan biaya.
“Jadi kalau mau rapid untuk umum itu tetap dibayar di rumah sakit atau di puskesmas, yang gratis itu untuk mereka yang tracking ada dugaan Covid,” jelas Ahmad Abdullah.
Tak hanya itu, warga juga banyak mengeluhkan maraknya kenakalan remaja megisap lem.
“Untuk mencegah anak anak ngelem peren keluarga juga disini sangat penting, memberikan perhatian kepada anak. Saya juga akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk menghetikan kenakalan remaja ini, ini sangat berbahaya untuk generasi bangsa,” ujar Debbie Rusdin.(*)
