HERALDMAKASSAR.com – Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) mengaku sangat setuju dengan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
NH mengatakan Pilkada serentak 2020 dilaksanakan dalam situasi pandemi yang dianggap terlalu beresiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta dan pemilih.
Ia pun mengusulkan ada dua pilihan yang bisa ditempuh KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Pertama adalah tetap mengacu pada Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Perppu 2/2020 menjelaskan bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU.
Yang kedua menurut NH adalah jika KPU pesimis dengan pemungutan suara langsung karena resiko kesehatan tersebut, maka KPU sebaiknya menyatakan sikap terhadap pemerintah untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota/kabupaten.
“Jika memang KPU pesimis, saya usulkan segera nyatakan sikap kepada pemerintah untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota atau kabupaten. Karena legislatif juga merupakan perwakilan masyarakat,” kata NH, Rabu (3/6/2020) kemarin.
Dia kuga menegaskan Golkar Sulsel sangat percaya diri dalam kontestasi politik tahun ini. Ada atau tidaknya pandemi, partai beringin itu sangat siap memenangkan Pilkada.
“Kami sangat siap. Bahkan menurut perkiraan saya Partai Golkar akan menang 80 persen pada Pilkada Sulsel mendatang. Mohon maaf bisa kami katakan, kami sudah menang sebelum bertanding,” ujarnya.
