HERALDMAKASSAR.com – Partai Gerindra Sulsel dan Partai Golkar Sulsel sepakat mengusulkan dengan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muis mengatakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 agar dilakukan lewat voting di DPRD kota/kabupaten jika KPU sebagai penyelenggara tidak siap menggelar Pilkada langsung dengan segala resikonya.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika memang KPU tidak siap, atau jika pemilih dianggap riskan datang ke TPS, saya usulkan untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota atau kabupaten. Karena legislatif juga merupakan perwakilan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, Rabu (3/6/2020) kemarin.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Menurutnya, jika KPU pesimis dengan pemungutan suara langsung karena resiko kesehatan tersebut, maka KPU sebaiknya menyatakan sikap terhadap pemerintah untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota/kabupaten.
“Jika memang KPU pesimis, saya usulkan segera nyatakan sikap kepada pemerintah untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota atau kabupaten. Karena legislatif juga merupakan perwakilan masyarakat,” kata NH.
Terpisah, Ketua DPD Parta Demokrat Sulsel, Ni’matullah menolak jika Pilkada tahun ini dilakukan melalui DPRD. Ia menegaskan partai Demokrat tak ingin terjebak dalam opini. Menurutnya Pilkada bukan ajang cepat-cepatan menentukan kandidat, bukan pula pentas mencari pemimpin yang hanya ingin berkuasa.
“”Partai Demokrat tidak setuju pemilihan dilakukan di DPRD. Penting laksanakan Pilkada serentak dan langsung oleh rakyat. Tunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini bisa melaksanakan Pilkada langsung di tengah pandemi,” tegas Ni’matullah.
“Target bagaimana deal-dealan kandidat, bukan itu tujuan kami. Pilkada itu mencari pemimpin berintegritas, mementingkan kepentingan rakyat bukan golongan,” sambungnya.
Meski begitu, pihaknya mendorong KPU untuk tetap optimis menyelenggarakan Pilkada tanpa terjebak dengan paranoid Covid yang berlebihan.
“Janganlah kita terlalu berlebihan merespon pandemi ini. Ikuti saja protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. KPU jangan pesimis, jalankan saja amanat undang-undang,” jelasnya.
