HERALDMAKASSAR.com – Anggota DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga menilai penyaluran bahan pokok Pemkot Makassar sangat lamban. Sehingga mempengaruhi efektivitas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, ada perbedaan presepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam melihat aturan PSBB ini. Warga diminta diam di rumah, sementara hak dasarnya tidak terpenuhi. Sedangkan pemerintah melakukan pembatasan pergerakan masyarakat.
“Ini yang saya maksud perbedaan presepsi. Masyarakat tidak bisa disalahkan, kenapa? Karena hak dasar mereka tidak terpenuhi, sementara mereka diharuskan untuk tinggal di rumah,” jelas Syamsuddin Raga, Selasa (5/5/2020).
Politisi Partai Perindo itu menyebut Pemerintah Kota Makassar sepertinya kurang paham dengan apa yang dirasakan masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat patuhi aturan PSBB sementara kebutuhan pangan mereka tidak terpenuhi.
“Otomatis warga akan keluar rumah cari nafkah, daripada mereka keluarga mereka mati kelaparan,” imbuhnya.
PSBB Makassar telah memasuki hari ke-12, Syamsuddin Raga melihat kekurangan paling parah adalah pada pendistribusian bahan pokok.
“Ini kekurangan yang tidak bisa disikapi secara jernih oleh pemerintah. Padahal PSBB tinggal berapa hari lagi selesai. Jadi jika nantinya ada perpanjangan masa PSBB maka harus dicerna dulu persoalan pokok ini. Penuhi dulu hak dasar masyarakat,” tandasnya.
Pemerintah kota juga diminta jangan kaku dalam pendistribusian sembako juga tidak terlalu terpatok dengan data. Sehingga memperlambat dalam prosesnya.
“Misalnya pembagian sembako yang paling kacau. Pemkot jangan kaku dalam pendistribusiannya. Jangan terlalu terpatok dengan data. Cepat salurkan kepada yang benar-benar berhak. Kecepatan lebih baik dari ketepatan di masa darurat seperti ini,” pungkas Syamsuddin.
